Yusril: Putusan MK Soal Batas Minimal Usia Cawapres Tidak Melanggar Norma Etik Hukum

Pakar politik tata negara Yusril Ihza Mahendra usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

JawaPos.com - Pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto tidak melanggar norma etik hukum.

Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara pelanggaran norma etik dengan pelanggaran norma tentang perilaku atau code of conduct.

Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Tiga rumah di Pulogadung Ludes terbakar

Sebelumnya, Yusril memberikan klarifikasi terkait perdebatan hukum yang beredar di masyarakat, soal norma etik yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dia juga sempat menukil pandangan dalam hukum Islam yang mengatakan jika norma etik bertentangan dengan norma hukum, maka norma hukum bisa dikesampingkan.

Narasi seperti itu kini digaungkan sebagai upaya delegitimasi pencalonan Gibran dalam kontestasi pemilu. Sebab, Wali Kota Solo itu dinilai paling diuntungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Putusan Usia Minimal Capres/Cawapres, yang pada proses penetapannya Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik.

Baca Juga: Kasus Aiman Witjaksono soal Polri Tidak Netral Naik Penyidikan

“Keputusan yang diambil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam kasus Pak Anwar Usman itu berbeda dengan norma etik dalam teori dan filsafat hukum. Peraturan (MKMK) itu dibuat dari derivasi undang-undang, sebagaimana juga peraturan kode etik hakim MK. Karena itu derivasi undang-undang, maka kedudukannya di bawah undang-undang kalau dilihat dari hierarki hukum,” kata Yusril dalam webinar Konstitusionalitas Pilpres 2024, Jumat (29/12).

“Harus kita pahami betul (apa yang dilanggar Anwar Usman) adalah code of conduct, norma tentang perilaku, bukan norma mendasar di dalam filsafat hukum. Pengambil keputusan di dewan etik mestinya sadar apa yang mereka lakukan terbatas pada code of conduct, bukan pada norma etik yang ada di teori hukum,” imbuh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 itu.

Baca Juga: 8 Faktor Penyebab Mata Bintitan yang Sering Dialami Banyak Orang

Lebih jauh, Yusril menekankan, pelanggaran yang menjerat Anwar Usman sama sekali tidak memiliki unsur pidana. Dengan demikian, argumen seputar Putusan MK Nomor 90 yang tidak lagi relevan telah terbantahkan dengan sendirinya.

“Secara teori hukum, kita tahu kalau terjadi pelanggaran hukum, pasti ada pelanggaran etik. Tapi kalau terjadi pelanggaran etik dalam makna code of conduct, belum tentu ada pelanggaran hukum. Jadi kasusnya Pak Anwar Usman dengan Pak Firli di KPK itu sangat berbeda. Karena di kasus Pak Anwar tidak ada tindakan hukum apapun, maka dewan etik harus bekerja dan memberikan sanksi etik,” ujar Yusril.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Yusril: Putusan MK Soal Batas Minimal Usia Cawapres Tidak Melanggar Norma Etik Hukum

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Yusril: Putusan MK Soal Batas Minimal Usia Cawapres Tidak Melanggar Norma Etik Hukum

Tags

Artikel Terkait

DPW Laskar Gibran Jawa Tengah Terbentuk, Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode

Warga Gugat Pimpinan DPR Desak Gibran Rakabuming Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres RI

Wapres Gibran Tinjau Lokasi Longsor di Bandung Barat, Disambut Wagub Jabar Erwan Setiawan

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com