Ketiga Capres Wajib Elaborasi Program Anti-Korupsi di Debat Pertama

Tiga pasangan capres-cawapres berfoto bersama dengan menunjukkan Nomor Urut Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta. (JAWAPOS.COM/DERY RIDWANSAH)

JawaPos.com - Pengamat politik kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, memberikan analisis terkait tema debat pertama calon presiden dan wakil presiden 2024 yang akan diselenggarakan Rabu (12/12) besok. 

Dalam fokus utama debat ini, yaitu Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. 

"Mengingat kasus Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi publik kian banyak. Jadi harapan publik yang tinggi terkait program pemberantasan korupsi dari ketiga calon presiden RI periode 2024 - 2029," kata Vishnu kepada wartawan, Senin (11/12). 

Analisis Vishnu menunjukkan bahwa dalam visi misi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipublikasikan kepada masyarakat, ketiga kandidat cenderung memberikan jaminan yang masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program pemberantasan korupsi. 

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko: Gibran Bukan Sosok yang Jago Debat

Misalnya, meskipun mereka menjamin melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belum secara tegas menyebutkan apakah akan merevisi secara total Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 KPK. Mengingat kredibilitas KPK pada titik terendah dengan penerapan status tersangka Ketuanya baru-baru ini yakni Firli Bahuri. 

Doktor lulusan London School of Economics (LSE) ini juga mencatat kekurangan dalam visi misi ketiga capres dalam memastikan terpilihnya Komisioner KPK yang kredibel, serta kurangnya kejelasan dalam memperbaiki koordinasi dan keselarasan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam memproses kasus korupsi. 

Baca Juga: Pastikan Siap Ikuti Debat Perdana, TKN Sebut Prabowo Sudah Pahami Masalah Hukum

Pertanyaan krusial dalam visi dan misi para capres juga muncul mengenai sektor prioritas untuk pemberantasan korupsi, seperti sumber daya alam, sektor keuangan, persenjataan, infrastruktur, atau sektor lain yang dianggap harus menjadi fokus utama. 

Vishnu juga mengatakan, debat pertama ini sangat penting untuk mengungkapkan kepada publik program pemberantasan korupsi yang lebih detil, konkrit, dan realistis dari ketiga kandidat. 

"Pengalaman pemerintah Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa fokus utama pada pencegahan Korupsi tidak memberikan hasil yang memuaskan, terbukti 8 menteri atau Wakil Menteri di duga atau terjerat kasus korupsi," ujarnya. 

Karena dengan meningkatnya urgensi pemberantasan korupsi, publik ingin mendengar solusi yang konkret dan terperinci dari calon presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. 

Vishnu mengajak semua pihak untuk mengikuti debat ini secara cermat. Karena ketajaman argumen pada debat pertama para capres ini dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai, komitmen nyata dari calon presiden terkait pemberantasan korupsi, suatu isu yang sangat sentral dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas.