JawaPos.com - Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Whoosh relasi Jakarta Bandung di daerah Kopo, Bandung, Jawa Barat.
Moeldoko menyampaikan pembahasan ini muncul dalam diskusi bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), PT Kereta Api Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan.
“Pilihan ini silakan ditangkap, tentunya wewenang ini ada di KCIC. Karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung ya harusnya berhenti benar-benar di Bandung,” ujar Moeldoko dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/11).
Dia menjelaskan, mengenai konektivitas upaya peningkatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan yang akan didapat oleh penumpang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya soal ketersediaan kursi di kereta feeder saat sudah sampai di Padalarang.
“Pentingkan untuk kenyamanan penumpang, agar tidak berhenti hanya di stasiun Padalarang serta Tegalluar,” imbuhnya.
Moeldoko menambahkan bahwa KSP akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengkaji kemungkinan penambahan stasiun kereta api cepat. Jika pembangunan tersebut akan dilakukan tentu harus memperhatikan dampak yang positif terhadap masyarakat. “Silahkan dipersiapkan kajiannya,” pungkas Moeldoko.
Sementara itu, Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menerangkan bahwa usulan pengembangan stasiun kereta api cepat di daerah Kopo, sudah menjadi pertimbangan. Namun belum dapat dilaksanakan terkait dengan keterbatasan pendanaan serta izin penggunaan lahan di daerah tersebut.
“Terdapat lahan sekitar 30 hektar di Kopo dan itu memungkinkan (dibangun stasiun), tetapi KCIC belum ada dana untuk itu,” ujar Dwi.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi, Rifky Setiawan, menyebutkan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pembangunan stasiun di Kopo. Adapun saat ini, fokus pendanaan dilakukan terhadap 4 stasiun yang sudah beroperasi yaitu Halim, Karawang, Padalarang dan Tegalluar.
“Kalau nanti dibutuhkan 1 stasiun lagi, kami (Kemenkomirnves) akan menyoroti dari sisi pendanaan,” ungkap Rifky Setiawan.