Lestari: Pengobatan Kanker Perlu Dukungan Semua Pihak

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyoroti persoalan kualitas layanan pengobatan kanker di tanah air. Terutama tata kelola kebijakan terkait akses pada pengobatan kanker.

"Kita berharap dengan tata kelola pelayanan kesehatan kanker yang baik dapat menekan jumlah penderita kanker yang ada saat ini," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema 'Refleksi dan Masa Depan JKN: Meningkatkan Akses Terhadap Pengobatan Kanker Yang Berkualitas', yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/6).

Menurut politikus Nasdem yang bisa disapa Rerie itu, butuh masukan masyarakat untuk mengangkat fakta-fakta pelayanan kanker di lapangan. Hal itu diperlukan karena pada kenyataannya suara para penyintas kanker terkait pelayanan kesehatan yang dialami, belum banyak didengar.

"Data kasus kanker terus mengalami kenaikan yang berpotensi meningkatkan angka kematian. Padahal dalam konstitusi kita, UUD 1945, menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan rasa aman, termasuk perlindungan dan rasa aman dalam pelayanan pengobatan kanker," jelasnya.

Karena itu, jelas Rerie, berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam pengobatan kanker merupakan bagian dari kewajiban para pemangku kepentingan dalam menjalankan amanah konstitusi.

Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berpendapat dalam konsep universal health coverage bertujuan agar setiap warga negara memiliki akses pelayanan yang berkualitas secara efektif dan efesien.

"BPJS Kesehatan berupaya melaksanakan konsep tersebut, di tengah tren biaya pelayanan kesehatan yang terus naik, termasuk untuk pengobatan kanker," jelasnya.

Diakui Ali, hingga saat ini pihaknya terus mengupayakan pembiayaan yang efektif, efesien, cukup dan berkelanjutan, terhadap pelayanan kesehatan. Karena saat ini di BPJS Kesehatan 20 persen pembiayaannya diserap untuk pengobatan penyakit katastropik. Pada kelompok katastropik ini, menurut dia, penyerapan pembiayaan terbesar adalah untuk pengobatan penyakit jantung dan kanker.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Arianti Anaya mengungkapkan, ketersediaan obat kanker di Indonesia sangat tergantung pada supply chain management, yang melibatkan sejumlah pihak.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses ketersediaan obat, menurut Arianti, melalui implementasi formularium nasional (Fornas) sebuah acuan dari hasil kajian para ahli dan sejumlah pemangku kepentingan

Fornas, jelas Arianti, digunakan tenaga medis sebagai acuan dalam menetapkan pilihan obat yang tepat, paling manjur, dan aman dengan harga terjangkau untuk mewujudkan patient safety dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Karena dengan penerapan Fornas sebagai kendali mutu dan kendali biaya, menurut Arianti, pelayanan kesehatan diharapkan lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali.

Direktur Utama RS. Kanker Dharmais, Soeko W. Nindito mengungkapkan, sebagai rumah sakit rujukan pengobatan kanker nasional pihaknya melihat banyak hal yang harus segera diatasi agar pelayanan kesehatan terhadap penderita kanker menjadi lebih baik.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi dalam pengobatan kanker bagaikan mengepel lantai di hari hujan. Bila kebocoran tidak segera ditambal, berbagai masalah tidak akan pernah selesai.

Diakhir diskusi, jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat politik anggaran harus bergeser fokusnya pada politik anggaran kesehatan publik agar deteksi dini kanker bisa dilaksanakan secara luas. Langkah itu harus dilakukan, agar BPJS Kesehatan yang sebagian besar dananya diserap untuk membiayai pengobatan kanker stadium 3 dan 4, tidak ikut terkena 'kanker' alias kantong kering.

"Pemerataan ketersediaan fasilitas deteksi dini kanker di setiap daerah harus menjadi sebuah keniscayaan," paparnya.