Legislator PDIP Tak Setuju Jika Jokowi Sampai Reshuffle Nadiem

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle. Ini karena adanya pengabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)  dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penambahan Kementerian Investasi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku tidak setuju jika Nadiem Makarim direshuffle oleh Jokowi. Sebab sudah banyak terobosan yang dibuat oleh Nadiem untuk pendidikan di Indonesia.

"Sebagai anggota Komisi X saya melihat selama ini kinerja Nadiem Makarim bagus-bagus saja. Bahkan dengan Nadiem sedang mempersiapkan terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan peningkatan status guru-guru honorer," ujar Andreas kepada wartawan, Kamis (15/4).

Oleh sebab itu, dengan kinerja-kinerja yang telah ditorehkan oleh Nadiem Makarim, sudah seharusnya Presiden Jokowi tetap mempertahannya sebagai Mendikbud.

"Saya tidak melihat urgensi dan relevansi untuk mereshuffle Nadiem," katanya.

Menurut Andreas, dengan Kemenristek di bawah Kemendikbud maka akan memberikan tanggung jawab tambahan kepada Nadiem Makarim. Karena itu, reshuffle ini tidak ada kaitan dengan kinerja menteri apalagi Mendikbud. Justru Mendikbud akan diberi tanggung jawab tambahan yaitu mengkoordinir riset pendidikan," ungkapnya.

Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19

Diketahui, isu kocok ulang kabinet atau reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud, kemudian pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR.

Kemudian, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga membenarkan kepala negara bakal melantik dua menteri baru. Namun, terkait siapa saja menteri yang akan dilantik, Ngabalin pun menyebut ada Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi/Kepala BPKM.

Sebab, kata dia, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif menunjuk menteri. Dia pun meminta publik menunggu keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentang reshuffle.