Fraksi PDIP Sepakat Pelaksanaan Pilkada Dimajukan jadi 17 September 2024

Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos

JawaPos.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto memastikan, pihaknya menerima usulan untuk memajukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi 17 September 2024.

Baca Juga: Perlahan Tapi Pasti, Real Madrid Kembali Menang Tipis 1-2 atas Tuan Rumah SC Braga

Pernyataan itu disampaikan Utut, usai menghadiri rapat pleno secara tertutup badan legislasi (Baleg) DPR RI, terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Menerima, untuk maju ke September," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10) kemarin.

Baca Juga: BMKG Sebut Sejumlah Wilayah Berpotensi Alami Hujan Lebat

Salah satu agenda pleno tersebut membahas perubahan waktu pelaksanaan pilkada yang semula dijadwalkan pada 27 November 2024 menjadi 17 September 2024.

Utut menyatakan, perubahan waktu itu sebagai upaya untuk membuat pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan secara serentak pada Januari 2025.

Awalnya mekanisme yang disepakati adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Namun, setelah melakukan komunikasi, pemerintah lebih memilih dengan undang-undang.

Baca Juga: Apakah Tidur dengan Kipas Angin saat Cuaca Panas Berbahaya? Ini Penjelasannya

"Karena awalnya, mau dibuatkan Perppu, ternyata harus undang-undang. Pilkada kan undang-undang sendiri," ucap Utut.

Sementara itu, anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyebut, penyusunan RUU Pilkada perlu segera diselesaikan, mengingat waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang semakin dekat.

Baca Juga: Kawal Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta, Bandung, Solo dan Surabaya, Telkomsel Siapkan Jaringan Hyper 5G

"Sebagian besar (anggota Baleg) menyampaikan ini baru inisiasi DPR. Setelah ini akan ditindaklanjuti oleh panja, dan nanti pada masa sidang mendatang akan ada pengambilan keputusan fraksi-fraksi. Menurut hemat saya, kalau ini akan dijadikan sebagai skala urgensi, semestinya Perppu. Perppu akan lebih cepat," pungkas Herman.

Editor: Banu Adikara