Sekjen PBB: Pak Yusril Beberapa Kali Diminta Pendapat oleh Jokowi soal Hukum

JawaPos.com - Pertarungan nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) belum masuk titik klimaks. Dari tiga kandidat bacapres yang digadang-gadang, dua di antaranya belum mengungkap siapa sosok bacawapresnya. Yaitu, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Belum finalnya soal bacawapres di dua kandidat itu karena masih adanya pembicaraan di internal parpol pengusung atau mendukung. Sementara, hampir semua parpol yang sudah menentukan sikap koalisinya.

Di kubu Ganjar terdapat PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Pada Prabowo ada Partai Gerindra sebagai pengusung utama, terdapat juga PAN, Golkar, Partai Gelora, PBB, Partai Ummat, dan Prima. Hampir semua parpol pengusung itu menyodorkan nama untuk diputuskan menjadi cawapres. Pada PBB merekomendasikan sang ketua umum, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, Yusril Ihza Mahendra adalah sosok yang mengerti tentang hukum tata negara, praktisi hukum dengan pengalaman yang luar biasa, dan juga seorang negarawan.

“Dari semua nama yang beredar di media, sosok yang mengerti tentang hukum dan tata negara dengan baik adalah Pak Yusril. Beliau juga negarawan,” ujar Ferry pada Selasa (26/9).

Ferry menambahkan, Yusril mengalami berbagai dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Mulai dari era Orde Baru, reformasi, pasca reformasi, dan hingga saat ini. Hal itu membuat mensesneg era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki kemampuan dan pengalaman yang luar biasa dalam dunia politik tanah air.

Dengan berbagai pengalaman dan kemampuan itu, mantan menteri Kehakiman dan HAM itu dianggapbisa menjadi sosok yang tepat untuk memfasilitasi transisi kekuasaan secara baik.

“Banyak hal yang sudah beliau lakukan untuk menengahi persoalan-persoalan negara di bidang hukum, termasuk persoalan hukum yang melanda beberapa presiden setelah memasuki masa selesai tugas,” tambah Ferry.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu mencontohkan keberhasilan lobi yang dilakukan Yusril. Di antaranya saat ada persoalan hukum yang melanda beberapa keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yusril memberikan arahan dan kontribusi untuk menyelesaikan masalah dengan baik.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yusril tetap berkontribusi kepada negara dengan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan baik. Contohnya, Undang-undang Cipta Kerja dan beberapa produk hukum yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Ferry berpendapat, bangsa ini memerlukan sosok wakil presiden yang mumpuni terhadap persoalan hukum, berbagai persoalan hukum dapat dicegah untuk tidak terjadi lagi.

“Pak Yusril beberapa kali diminta pendapat oleh Pak Jokowi soal hukum. Pak Yusril memberi nasihat hukum bagaimana membuat presiden bisa lebih nyaman dan membantu memberikan arahan, masukan kepada pemerintah,” ujar Ferry.