Kepengurusan Baru DPP PKS 2020-2025 Sah Terdaftar di Kemenkumham

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy, bersama jajaran mendatangi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, untuk mengambil pengesahan Kepengurusan PKS 2020-2025.

Aboe menyebutkan PKS menerapkan prinsip good party governance dengan terus menaati peraturan perundangan, termasuk saat perubahan kepengurusan dan AD/ART sebagai hasil Musyawarah Majelis Syura PKS.

"Hari ini kami mengambil pengesahan dokumen dari Dirjen AHU Kemenkumham. Hal ini terkait hasil Musyawarah Majelis Syura tanggal 2-5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan Pengurus dan AD/ART. Sebagaimana aturan dalam UU Parpol ada kewajiban untuk mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perubahan AD/ART," papar Aboe yang langsung disambut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di kantor Kemenkumham, Rabu (18/11).

PKS, ujar Aboe, mengajukan perubahan kepengurusan dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman ke Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta jajaran kepengurusan DPP PKS.

"Disisi lain kami juga melakukan perubahan AD-ART sesuai hasil rapat Majelis Syura di Bandung. Kemudian kami pun berkonsultasi dengan jajaran Dirjen AHU mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan, dan setelah berproses beberapa hari, Alhamdulillah hari ini semua telah diselesaikan," kata Anggota Komisi III DPR RI ini.

Aboe mengapresiasi kinerja dan jajaran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Dirjen AHU Kemenkumham yang memberikan pelayanan secara profesional.

Baca juga: Ahmad Syaikhu Gantikan Sohibul Iman Jadi Presiden PKS

"Kami sampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Pak Menteri Yasonna dan Dirjen AHU beserta jajarannya, pelayanan yang diberikan sangat profesional. Kami sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun melakukan perbaikan berkas. Sehingga kami bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar," ungkap dia.

Aboe menegaskan, PKS merupakan partai politik yang selama ini selalu menaati seluruh aturan yang ada. PKS memiliki semangat untuk menjadi partai dengan pengelolaan yang baik atau good party governance.

"Pemenuhan administratif berupa pengesahan perubahan pengurus dan AD ART, adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan good party governance tersebut," sebutnya.

Habib Aboe menyebut, usai Musyawarah Majelis Syura, PKS akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V PKS yang akan digelar akhir November 2020 di Bandung, Jawa Barat.

"Susunan lengkap pengurus DPP PKS akan diumumkan pada Munas V PKS. Arah gerak dan kebijakan strategis lima tahun ke depan juga akan dibahas dalam rangkaian Munas V PKS yang akan digelar secara daring dan langsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=ykFcbM9QhMM