NKRI Harga Mati, DPD RI Tolak Keras Referendum Aceh

JawaPos.com - DPD RI menyatakan penolakan terhadap adanya referendum di Aceh. Pasalnya, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.

Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jum’at, 31 Mei 2019.

“Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya," ujar Nono Sampono.

Menurut Nono, semua elemen bangsa boleh berjuang atas nama apa pun tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena NKRI harga mati.

"Jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegasnya.

Senator asal Maluku itu menjelaskan, NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh itu sudah final. Dia juga menyatakan, bersatunya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.

“Dari sudut pandang hukum sudah jelas Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum, artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” lanjutnya.

Nono yang juga merupakan purnawirawan TNI AL itu juga menjelaskan, negara kesatuan Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses, dan 17 Agustus 1945 berdirinya negara Negara Indonesia adalah puncak dari perjuangan seluruh elemen bangsa.

“Bagi sebuah negara, usia 73 tahun, masih sangat belia. Karena itu, jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Saya ajak seluruh elemen bangsa Indononesia berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat gunakanlah itu termasuk kami DPD RI,” ujarnya.

Menurutnya, DPD RI sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya, dan berjuang untuk kesejahteraan daerah.

“Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa jangan terprovokasi, terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini," pungkasnya.