Curiga Ada Peran Taipan Hong Kong dan Pengusaha Yahudi di Balik RJ Lino

JawaPos.Com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI, Daniel Johan menyatakan bahwa kejanggalan di balik perpanjangan konsesi pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelabuhan Tanjungpriok untuk Hucthison Port Holdings (HPH) merupakan fakta yang tak bisa dibantah lagi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan mengendus ada aroma tak sedap di balik keputusan Dirut Pelindo II RJ Lino memperpanjang konsesi untuk perusahaan asal Hong Kong tersebut.

Daniel menduga ada peran taipan Hong Kong, Li Ka-shing dan kelompok usaha Yahudi di balik keputusan Lino memperpanjang konsesi pengelolaan JICT ke HPH.  Menurutnya, mayoritas saham HPH dikuasai oleh Hutchison Whampoa milik taipan Li Ka-shing yang juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Asia.

Daniel menyatakan, kontrak HPH di JICT sejak 1999 yang harusnya kelar pada 2019, ternyata sudah diperpanjang lagi oleh Lino. Daniel menyebut keputusan itu janggal karena Lino mestinya menyerahkan pengelolaan JICT ke putra-putri Indonesia.

“Itu pekerjaan yang pasti bisa kita kerjakan, enggak susah. Tapi dia (Lino) justru bangga kalau JICT itu diserahkan ke asing," kata Daniel, Sabtu (7/11).

Li Kha-shing. Foto: headlineasia.com

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dan besar di kawasan Pekojan, Jakarta Barat itu menegaskan, keanehan tentang perpanjangan konsesi untuk HPH di JICT semakin nyata karena sebenarnya tidak banyak hal yang harus dikerjakan. Karenanya, aneh jika pengelolaan pelabuhan strategis ke asing.

“Harus diingat, pelabuhan itu pintu gerbang Indonesia. Pelindo tak ngapa-ngapain saja pelabuhan pasti untung," ulasnya.

Berdasar penelusuran Pansus Pelindo II, kata Daniel, terungkap pula bahwa ada hubungan erat antara HPH dengan Rothschild Group, sebuah kelompok usaha keuangan milik keluarga Yahudi. Menurut Daniel, Pelindo II juga menggunakan jasa grup Rostchild sebagai penasihat keuangan independen di BUMN pengelola pelabuhan itu.

Karenanya, kata Daniel, keputusan Pelindo II menyerahkan JICT ke HPH memang menguatkan indikasi bahwa Lino lebih tunduk ke asing daripada pemerintah Indonesia. “Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan pemerintah, tapi adalah Li Ka-shing," tuding bekas sekretaris jenderal Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) itu.(ara/JPG)