Elektabilitas Jokowi Belum Tertandingi

JawaPos.Com - Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu bisa terlihat dari beberapa penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional, politik, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun demikian, Jokowi -sapaan Joko Widodo- masih tetap menjadi harapan rakyat. Bahkan jika pemilihan presiden digelar lagi saat ini, elektabilitas Jokowi masih belum tertandingi.

Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan mengatakan, tingkat penerimaan (akseptabilitas) masyarakat terhadap kinerja Jokowi memang tidak tinggi. Namun, katanya, masyarakat belum atau tidak memiliki calon pemimpin alternatif.

Berdasar survei SMRC yang dilakukan 7-13 Oktober 2015 terhadap 1.220 responden, Jokowi masih menjadi tokoh terpopuler.  "Dalam pertanyaan terbuka, apabila pemilihan presiden dilakukan pada saat survei dilaksanakan, secara spontan 25,4 persen masyarakat akan kembali memilih Jokowi sebagai presiden," kata Djayadi dalam paparan survei bertajuk “Evaluasi Publik Nasional Setahun Pemerintahan Jokowi” di Jakarta, Selasa (20/10).

Ia menuturkan, dari survei dengan metode penarikan sampel secara acak itu juga diketahui bahwa elektabilitas Jokowi masih berada di atas Prabowo Subianto(14,3 persen) dan Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 5,1 persen. "Nama-nama lain memperoleh dukungan kurang dari dua persen," kata dia.

Lantas, mengapa rakyat masih memilih Jokowi? Menurut Djayadi, ada dua kemungkinan sehingga masih banyak responden memilih Jokowi. Pertama, Jokowi baru setahun memimpin pemerintahan sehingga belum perlu dicopot.

"Jadi masyarakat kritis, tapi belum masuk ke dalam kategrori anarkis. Mereka kasih kesempatan pada presiden, masih melakukan konsolidasi kekuatan politik untuk menyentuh isu yang langsung berkaitan dengan masyarakat," ujarnya.

Alasan kedua, kata dia, belum ada tokoh baru yang muncul selain Jokowi, Prabowo, dan SBY. Akibatnya, masyarakat tetap memberikan kepercayaan pada presiden, memberi ruang untuk bergerak lebih baik lagi.

"Tapi pada tahun kedua, masyarakat menuntut pesan-pesan yang baik. Kalau presiden enggak mampu bangun infrastruktur, akan dihukum oleh rakyat," pungkasnya.(put/JPG)