Politikus PKS Ini Minta Pemerintah Tak Usah Bentuk Badan Cyber Nasional, Kenapa Ya?

JawaPos.Com - Ketua Komisi I DPR, Mahfuz Sidik menilai pemerintah melakukan langkah salah karena berencana membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Alasannya, penanganan dan pertahanan terkait cyber sudah ada di sejumlah institusi negara.

"Ini pemerintah keliru," ujar Mahfuz di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Menurutnya, institusi yang telah mengembangkan cyber defense salah satunya adalah Kementerian Pertahanan. Di kementerian yang kini dipimpin Ryamizard Ryacudu itu, kata Mahfuz, sudah ada anggaran besar untuk pertahanan termasuk cyber defense.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah mengembangkan cyber intelligence.  "Anggarannya juga besar," imbuh politikus PKS yang memimpin komisi pertahanan dan intelijen DPR itu.

Bahkan, lanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah lima tahun belakangan ini mengembangkan aktivitas cyber media. Sedangkan i Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sudah tiga tahun mengembangkan sistem persandian nasional. "Ini sudah berjalan lintas sektoral," jelas Mahfuz.

‎

Lantaran fungsi untuk menangani kejahatan dunia maya atau cyber crime sudah berada di sejumlah insitutusi negara, Mahfuz pun pemerintah tidak terburu-buru membentuk BSN. Apalagi, pemerintah pun belum satu suara menanggapi pembentukan BCN.

"Kaji ini secara mendalam. Lebih baik fungsi yang ada disinkronkan," pintanya.(dna/JPG)