Politikus Golkar Gantikan Idrus Marham Sebagai Ketum DPP LPM

JawaPos.com - Politikus Partai Golkar, Eni Maulani Saragih terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Terpilihnya Eni Maulani Saragih dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) III DPP LPM yang berlangsung di Jakarta, Kamis (22/12) itu. Maka dari itu dia menggantikan posisi Idrus Marham yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.

“Sekarang saatnya masyarakat ikut terlibat, dan saya akan terus memperjuangkan agar pembangunan di desa dapat berjalan secara aspiratif dan partisipatoris,” kata Eni Maulani Saragih saat penutupan Munas DPP LPM, Kamis (22/12).

Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan, LPM di bawah kepemimpinan dirinya selama 5 tahun ke depan akan semakin mempertegas peran dan fungsinya, yakni mewadahi dan melaksanakan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan.

Eni Maulani yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu juga akan berkonsentrasi untuk melakukan konsolidasi organisasi serta penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah.

Bahkan nantinya LPM akan memberikan kritik dan koreksi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan.

Untuk diketahui, dalam forum Munas LPM itu, Eni Maulani terpilih secara aklamasi. Sebab hampir seluruh pengurus seluruh propinsi dan kabupaten menghendakinya untuk memimpin selama 5 tahun ke depan.

Selain itu, sejalan saat ini di daerah tengah berlangsung pesta demokrasi, Pilkada serentak 2017, Eni Maulani menegaskan, LPM berada pada posisi netral.

Sebab LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya akan terus melekat dalam pembangunan di desa. Sehingga jika terlibat dukung mendukung salah satu kandidat di Pilkada dikhawatirkan tidak kondusif bagi pembangunan desa.

Sebagaimana diketahui, LPM merupakan pergantian nama dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan LPM diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan pemerintahan daerah.

LPM ini merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di desa. (iil/JPG)