Menteri Susi 'Dihantam' Hak Angket

JawaPos.com - Nelayan dari sejumlah daerah mengadukan nasibnya ke komisi IV DPR hari ini, Kamis (18/5). Mereka mengeluhkan kebijakan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Misalnya soal larangan penggunaan cantrang atau jaring di Tegal. Ketua KUD Karya Mina Tegal, Hadi Santoso mengatakan bahwa cantrang tidak merusak ekosistem seperti yang dikatakan Susi selama ini.

Itu bisa dibuktikan jikalau Susi mau terjun langsung melihat bagaimana penggunaan cantrang itu. "Kami menantang Ibu Susi lewat twitter. Ayo turun apakah betul cantrang merusak ekosistem. Dasarnya apa Ibu Susi mengatakan begitu? Diajak dialog tidak mau," ujarnya saat audiensi dengan komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Karena itu, menurutnya tidak salah jikalau Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menyarankan supaya dibentuknya hak angket untuk Susi jika tidak mau berdialog dengan nelayan. Termasuk jika Susi tidak mencabut peraturan menteri yang merugikan nelayan.

"Kami meminta, cabut permen yang menyengsarakan nelayan. Kalau Ibu Susi tidak mau mencabut, saya mohon diadakan hak angket," tegas Hadi.

Dia mengingatkan kepada Susi, keberhasilan seorang menteri KKP bisa dilihat jikalau nelayannya sejahtera. "Bukti keberhasilan seorang menteri bukan sanggup menenggelamkan kapal tapi kesejahteraan nelayan," pungkasnya.

Sementara itu, Daniel selaku pimpinan audiensi mengatakan sudah menerima petisi didukungnya hak angket. "Nah, hari ini nelayan hadir, hadir menyampaikan petisi mendukung DPR untuk mendorong hak angket nelayan," sebutnya.

Dia menjelaskan, sejatinya usulan hak angket tersebut sudah bergulir di komisi IV sudah berjalan dan mayoritas anggota fraksi di komisi tersebut mendukungnya. "Di sini, kita usahakan minimal 25 anggota dari dua fraksi. Dan nanti kita gulirkan di paripurna," tegas Daniel.

Politikus PKB itu mengharapkan hak angket dapat mewujudkan dialog antara Menteri Susi dengan nelayan dan berdampak langsung pada kebijakan yang menguntungkan nelayan.

"Sehingga, tidak hanya bagus-bagus saja di media, tapi faktanya di lapangan hancur lebur. Kita berharap mudah-mudahan bisa menghasilkan seperti tim independen dan meluruskan seluruh permen yang mempunyai dampak tragis terhadap nelayan," tutur legislator asal Kalimantan Barat itu. (dna/JPG)