Kampus Harus Mulai Buka Pendidikan Doktoral Mandiri untuk Percepat Dosen S-3

JawaPos.com - Perguruan tinggi dinilai perlu mulai membuka program pendidikan doktor (S-3) secara mandiri sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan jumlah dosen bergelar doktor. Hal itu menanggapi wacana kewajiban S-3 bagi dosen di perguruan tinggi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) baru.

Wakil Rektor I Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Iwan Aflanie mengatakan, kampus yang memiliki kebutuhan besar akan dosen bergelar doktor sebaiknya membangun "pabrik" sendiri dengan membuka program doktor pada bidang-bidang yang memang dibutuhkan.

"Kalau memungkinkan, bikin pabrik sendiri. Maksudnya buka prodi S-3 untuk bidang-bidang yang diperlukan sebagai percepatan," ujar Iwan dalam podcast Banyak Tanya di YouTube Jawa Pos TV, dikutip Senin (3/8).

Baca Juga:Benny Van Breukelen Dikabarkan Kembali ke Surabaya, Tapi Bukan untuk Persebaya

Ia mencontohkan pengalaman ULM saat belum memiliki Program Doktor di bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Ketika itu, banyak dosen yang masih bergelar magister (S-2) atau telah menyelesaikan pendidikan spesialis, tetapi belum memiliki gelar doktor.

Menurutnya, mengirim para dosen tersebut untuk kuliah di luar daerah bukan perkara mudah. Terutama bagi dosen yang juga berprofesi sebagai dokter dan memiliki praktik sehingga sulit meninggalkan daerah dalam waktu lama.

"Kami harus siapkan tempat mereka sekolah. Tantangan menyekolahkan dokter itu besar karena mereka punya tempat praktik yang sulit ditinggalkan. Kalau harus dikirim ke luar daerah, artinya praktik mereka tutup," jelasnya.

Karena itu, ULM kemudian berupaya menghadirkan Program Doktor Kedokteran dan Ilmu Kesehatan agar para dosen tetap dapat menjalankan tridarma perguruan tinggi sembari menempuh pendidikan doktoral.

Meski demikian, Iwan mengakui membuka program doktor bukan pekerjaan sederhana. Selain harus memenuhi berbagai persyaratan akademik, perguruan tinggi juga harus melewati proses perizinan dan akreditasi yang cukup panjang.

Karena itu, menurutnya, perguruan tinggi yang belum memiliki kapasitas perlu berkolaborasi dengan kampus-kampus yang lebih mapan sebagai pendamping atau tandem.