Mendikdasmen: Kami Ingin Pastikan Tidak Ada Guru yang Terhenti Kariernya karena Belum Sarjana

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berkunjung ke Jawa Timur pada Sabtu (18/10). Di Malang, dia menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA). 

Sedangkan di Surabaya, dia berdiskusi dengan pimpinan Jawa Pos Media. Dalam acara yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, Mu'ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen bersifat terbuka. Apa pun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemedikdasmen siap bermitra.  

Abdul Mu’ti menjelaskan, Kemendikdasmen memiliki sejumlah program prioritas besar yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA. Antara lain, revitalisasi satuan pendidikan. Program itu tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.  

”Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang ikut direvitalisasi dengan anggaran Rp 16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” jelas Mu'ti, dikutip dari rilis yang dikeluarkan UMM.

Baca Juga: Pemerintah Jepang Temukan Puluhan Kasus Kekerasan Anak Terjadi di TK Swasta, 10 Guru Jadi Pelaku

Ada juga program peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG (Pendidikan Profesi Guru) serta memperluas program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

"Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” jelasnya.  

Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogic dan karakter siswa. Program ini, menurut Mu’ti, dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul.  

Ia mengatakan bahwa mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata Pelajaran (mapel) wajib sejak kelas 3 SD. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun, ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.

Baca Juga: 117 Pegawai Pensiun Serentak, Kemenag Terancam Kekosongan Guru Agama

Lebih lanjut, ia juga menyinggung pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, namun akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib. Karena itu, kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam.  

Peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan. Ia juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.  

Ia menegaskan bahwa kementeriannya kini mendorong agar setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat. "Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah- Aisyiyah akan sangat berarti,” ujarnya.