Rapor Pendidikan 2023: Iklim Keamanan Sekolah Menurun, Kasus Kekerasan dan Perundungan Disorot

JawaPos.com - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyinggung soal nilai merah yang harus diwaspadai dalam dunia pendidikan. Hal itu sejalan dari dalam rapor pendidikan 2023 yang dirilis Kemendikbudristek.

Anindito Aditomo mengaku sangat prihatin terhadap iklim keamanan sekolah. Terutama atas berbagai kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Pihaknya sejatinya sudah menerbitkan peraturan menteri yang menjadi landasan hukum untuk menangani isu kekerasan secara komprehensif di sekolah dan daerah.

Ada pula program anti kekerasan bernama ROOTS yang diterapkan di sekolah-sekolah yang paling terindikasi terjadi perundungan. Modul program ROOTS juga telah tersedia di platform Merdeka Mengajar untuk diterapkan secara mandiri oleh satuan pendidikan.

”Kami mendorong pemda dan satuan pendidikan untuk segera menerapkan modul tersebut demi menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua murid dan warga sekolah,” ungkapnya.

Sayangnya, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang dimaksud Nino dinilai hanya galak di tulisan. Sebab, permendikbudristek yang diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan di sekolah itu sangat lemah dalam implementasi di sekolah.

”Permendikbudristek PPKSP seolah macan kertas. Galak di tulisan, namun lemah dalam implementasinya,” kritik Koordinator Nasional Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.

Buktinya, sejumlah kekerasan di lingkungan sekolah terus terjadi. Dalam sebulan terakhir, kata dia, ada lima kasus indikasi kekerasan yang terjadi di sekolah. Di antaranya, kasus guru mencukur rambut belasan siswi karena tak pakai jilbab sesuai aturan sekolah di Lamongan, seorang anak SD di Gresik yang diduga dipalak dan dicolok matanya hingga buta oleh kakak kelas, serta seorang guru madrasah aliyah di Kecamatan Kebonagung, Demak, yang dibacok siswa saat asesmen tengah semester berlangsung.

Kemudian, seorang siswa dipukuli sesama siswa sambil direkam siswa lainnya. Pelaku dan korban diduga dari SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap. Lalu, seorang siswi SDN 06 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang diduga lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya.

Satriwan prihatin atas apa yang terjadi. Sekolah yang seharusnya menjadi ekosistem yang nyaman, sehat, berpihak pada tumbuh kembang anak, dan aman bagi seluruh warga sekolah justru menjadi tempat mengerikan. ”Seakan kekerasan tak dapat distop. Lagi-lagi siswa dan guru jadi korban. Alarm keras bagi pendidikan nasional,” tegasnya.

Dia menilai profil pelajar Pancasila yang berisi nilai-nilai karakter baik dalam Kurikulum Merdeka belum diaktualisasikan dengan komprehensif oleh sekolah. Meski, dalam hasil AN yang tecermin di rapor pendidikan pada indikator karakter murid, terlaporkan ada peningkatan.

Sama halnya dengan nilai iklim keamanan sekolah di tingkat SD/MI/sederajat yang naik tahun ini. Padahal, banyak kekerasan yang masih terjadi. ”Rapor pendidikan belum mewakili kondisi di lapangan sepenuhnya,” ungkapnya.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menambahkan, ada indikasi kuat sekolah belum memahami Permendikbudristek PPKSP. Hal itu diduga lantaran sosialisasi yang tidak optimal oleh Kemendikbudristek dan dinas pendidikan sampai ke level pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa.

Karena itu, dia mendesak Kemendikbudristek menyosialisasikan aturan tersebut secara lebih masif. Sosialisasi kebijakan PPKSP, paradigma disiplin positif, sampai pelatihan keterampilan teknis bagi guru dan kepala sekolah guna pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah harus dilakukan.

P2G juga mendorong seluruh dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah (TPPK). ”P2G menilai masih sangat minim sekolah yang sudah membentuk TPPK hingga hari ini,” katanya.

Menurut dia, selama ini sekolah hanya berhenti pada aksi deklarasi anti perundungan atau deklarasi sekolah ramah anak. Aksi itu kemudian berakhir sebagai jargon belaka.