PTM Terbatas Dilaksanakan, Pemerintah Harus Pastikan Para Siswa Aman

JawaPos.com - Banyak pihak yang meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditunda. Hal ini mengingat bahwa masih adanya anak-anak belum divaksin Covid-19 yang berisiko membuat klaster baru di sekolah.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie Albajili mengatakan bahwa pihaknya tidak berkeberatan dengan pelaksanaan PTM itu sendiri. Namun, pemerintah harus memastikan penyelenggaraan benar-benar aman.

"Kita tidak keberatan dengan PTM sepanjang pemerintah tidak lepas tangan atau mengabaikan tanggungjawabnya menjamin pemenuhan kualitas kesehatan tertinggi bagi anak dan warga sekolah. Salah satunya menjamin penyelesaian vaksinasi sebelum adanya PTM," jelas Charlie dalam diskusi daring PTM Pertaruhkan Keselamatan Anak, dikutip Senin (4/10).

Pasalnya dilihat dari kondisi periode sebelumnya, ketika masa penularan Covid-19 sedang mengalami lonjakan drastis, langkah tepat PTM terbatas ditunda. Itu merupakan langkah yang bagus.

"Itu kan PTM batal dan kembali PJJ, di situ kondisi vaksinasi juga masih rendah, aspek pertimbangan epidemiologi tidak terpenuhi," jelasnya.

Hanya saja, ketika kasus melandai, PTM didorong habis-habisan oleh pemerintah. Hal tersebut dinilai merupakan sebuah inkonsistensi kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Kita mendorong bagaimana sistem penyelenggaraan sistem pendidikan tahan banting, tidak kemudian sedikit-sedikit berubah, gas dan rem, itu justru bukan kebijakan dengan perencanaan yang baik dan tidak menjamin keselamatan anak," imbuhnya.

"Dengan kebijakan seperti ini, kedepan akan mempertahruhkan kesehatan dan keselamatan anak," tandas Charlie.