Gaji Guru Honorer Jakarta Cuma Rp 300 Ribu, JPPI: Kalah Sama Sopir MBG Capai Rp 3 juta

JawaPos.com - Kesejahteraan guru honorer di Jakarta kini tengah menjadi sorotan tajam. Bagaimana tidak, di tengah kemegahan ibu kota, upah tenaga pendidik justru disebut lebih rendah dibandingkan penghasilan sopir program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan fakta pahit bahwa banyak guru honorer di sekolah swasta Jakarta hanya menerima gaji di kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan. Angka ini dinilai sangat tidak manusiawi.

"Kalau dihitung, sopir MBG itu bisa mendapatkan lebih dari Rp 3 juta per bulan. Sementara guru honorer di Jakarta digaji Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu. Ini Jakarta, bukan daerah terpencil," ujar Ubaid saat refleksi akhir tahun rapor pendidikan Tahun 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Sarjana S2 Digaji di Bawah Standar Layak

Kondisi ini dianggap ironis mengingat syarat menjadi guru menuntut latar belakang pendidikan tinggi. Ubaid menilai ada ketimpangan logika dalam kebijakan kesejahteraan yang diterapkan saat ini.

Banyak guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun dengan gelar S1 hingga S2, namun pendapatannya tidak sebanding dengan kualifikasi tersebut.

"Jadi pertanyaannya, lebih rasional mana? Jadi sopir MBG yang tidak perlu sekolah tinggi, atau jadi guru yang S1, S2 tapi gajinya Rp300 ribu?," ujarnya mempertanyakan keberpihakan pemerintah.

Ubaid juga mengkritik langkah pemerintah yang selama ini hanya memberikan solusi berupa tunjangan atau insentif tanpa menyentuh akar permasalahan. Menurutnya, pola ini adalah lagu lama yang terus berulang sejak era kepemimpinan sebelumnya.

"Pemerintah selalu menjawab dengan tunjangan dan insentif. Padahal itu kebijakan lama sejak era SBY, dilanjutkan Jokowi, sampai sekarang. Itu tidak menyelesaikan masalah," tegas Ubaid.

Masalah utama yang dihadapi para guru ini adalah status kepegawaian yang menggantung. Tanpa pengakuan resmi dari negara, guru honorer dihantui rasa was-was akan pemutusan hubungan kerja (PHK) setiap tahun ajaran baru dimulai.

"Statusnya saja tidak jelas. Diakui negara saja tidak. Sekolah bisa kapan saja memecat guru honorer yang digaji Rp 300 ribu itu," tambahnya.

JPPI mengalkulasi bahwa menyejahterakan guru honorer sebenarnya tidak memerlukan dana yang fantastis jika dibandingkan dengan program unggulan pemerintah lainnya.

"Kalau guru honorer disejahterakan minimal setara Rp 3–4 juta per bulan, itu tidak sampai ratusan triliun. Bahkan tidak sampai anggaran program MBG satu bulan," ungkap Ubaid.

Bahkan, untuk mewujudkan sekolah gratis bagi seluruh anak Indonesia (negeri maupun swasta), hanya dibutuhkan dana sekitar Rp75 triliun. 

"Itu setara dengan anggaran MBG selama sekitar dua bulan. Tapi pilihan kebijakan itu tidak diambil," imbuhnya.