Belum Berkunjung ke NU, Permintaan Maaf Nadiem Disebut Salah Sasaran

JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sebelumnya berkunjung ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan permintaan maaf terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP). Namun, untuk berkunjung ke Nahdlatul Ulama (NU) sendiri, Nadiem belum melakukannya.

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU Arifin Junaidi. "Alhamdulillah Mas Nadiem belum pernah ke NU, waktu itu sudah (mau datang) sejak dilantik, pernah minta waktu untuk datang, tapi waktunya belum pas, sekarang ini, sehari tiga kali minta untuk ketemu," ujarnya dalam diskusi daring, Kamis (30/7).

Kata dia, pihaknya memaafkan apa yang disampaikan Nadiem beberapa waktu lalu. Akan tetapi, dia mengaku masih bingung apa yang menjadi kesalahan Nadiem. Pasalnya, secara spesifik, Mendikbud tidak menjelaskan permintaan maaf atas dasar apa.

"Menurut kami Mas Nadiem tidak punya kesalahan kepada Ma'arif. Kesalahan Mas Nadiem itu kesalahan kepada bangsa, negara dan dunia pendidikan di indonesia, bukan kepada Ma'arif," tutur dia.

Maka dari itu, menurut Arifin, permintaan maaf ini salah sasaran. Harusnya, menteri milenial ini menyampaikan maaf kepada masyarakat, salah satunya dengan turun ke lapangan. "Jadi permintaan maaf ini menurut saya salah sasaran. Harusnya permintaan maaf ini kepada bangsa, negara dan dunia pendidikan di Indonesia," jelas dia.

Dirinya juga memberikan masukan kepada Nadiem, yakni permintaan maaf tidak ada gunanya jika tidak diikuti dengan tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan. Di mana, Mendikbud sendiri memutuskan untuk melakukan evaluasi lanjutan terhadap POP.

"Kami di pesantren, kami diajari, kalau kita tobat, itu ada 4 langkah yang harus dipenuhi. Pertama mengakui kesalahan secara spesiifk, kedua minta maaf untuk kesalahannya, ketiga itu berjanji untuk tidak mengulangi, keempat memperbaiki diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Achmad Zuhri mengatakan, permintaan maaf melalui video bukan cara yang etis untuk diterima, apalagi untuk masyarakat.

“Saran saya, Mas Menteri ini turun ke sekolah NU, Muhamadiyah, ke PGRI, dengarkan keluhan siswa, guru, wali murid, kepala sekolah yang ada. Untuk menegosiasi ulang kebijakan yang diterapkan. Saya kira itu langkah yang dewasa. Kalau hanya di publik menyampaikan pidato, penyampaikan maaf nggak begitu diterima,” jelas dia, Rabu (29/7).