Isu Klasik, Sudirman Ganjar Saling Berbalas soal Kasus Korupsi E-KTP

JawaPos.com - Isu soal kasus korupsi kembali diangkat dalam debat terbuka jilid kedua Pilgub Jatengyang digelar di hotel Best Western Premiere, Solobaru, Sukoharjo, Kamis (3/5). Menurut cagub nomor urut dua, Sudirman Said (SS) selama ini penggunaan anggaran belum sepenuhnya berpihak kepada orang kecil, seperti, petani dan juga perempuan. 

Sementara selama ini, Ganjar selama memimpin Jateng dianggap hanya berpijak pada angka makro saja. Menurut SS, seharusnya Ganjar tidak hanya sebatas menggunakan data makro melainkan juga harus turun ke lapangan sehingga mengetahui kondisi yang sebenarnya.

"Kalau turun ke lapangan itu adalah bekerja tidak hanya menggunakan pikiran saja, tetapi juga menggunakan hati. Sehingga bisa terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah mereka," katanya saat debat.

Tidak hanya itu, SS juga mengkritisi adanya warga yang harus menunggu dua tahun hanya untuk bisa mendapatkan KTP elektronik. Lambatnya pembuatan KTP elektronik tersebut salah satunya karena adanya kasus korupsi yang terjadi. Padahal, jika semua warga bisa memiliki KTP elektronik maka pengelolaan dalam pendataan bisa dilakukan lebih baik.

"Kalau KTP beres maka identitas tunggal urusan petani juga akan mudah dikelola," katanya. 

Menanggapi hal itu, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pengurusan KTP elektronik bukan hanya karena masalah adanya kasus korupsi. Melainkan juga karena adanya permasalahan dalam proses lelang yang membuat pembuatan KTP elektronik terlambat.

Ganjar juga menegaskan bahwa dirinya merupakan kepala daerah yang berani menolak tawaran melakukan korupsi. "Untuk (korupsi) kami sudah sejak awal melakukannya dengan KPK, salah satunya dengan mendirikan sekolah anti korupsi dengan KPK. Selain itu pejabat yang melaporkan gratifikasi terbanyak juga di Jateng," katanya.