JawaPos.com — Sejumlah tokoh lintas sektor dan lintas generasi menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di Jakarta, Sabtu (7/3). Pertemuan yang berlangsung di kediaman JK ini menjadi ruang dialog bagi para aktivis, akademisi, birokrat, hingga pengusaha untuk membahas arah bangsa sekaligus menyuarakan kegelisahan atas krisis kepemimpinan yang dinilai tengah melanda Indonesia.

Salah satu inisiator pertemuan, Sudirman Said, menegaskan diskusi ini lahir dari keprihatinan terhadap merosotnya standar moral kepemimpinan. Rektor Universitas Harkat Negeri itu menilai saat ini terdapat kekosongan pada aspek kepemimpinan yang bersifat intrinsik.

“Yang hilang adalah kepemimpinan intrinsik, yaitu kepemimpinan yang didasari nilai-nilai luhur seperti integritas, visi, kompetensi, kebijaksanaan (wisdom), serta kapasitas untuk menggerakkan perbaikan,” ujar Sudirman.

Ia menjelaskan, kehadiran para tokoh lintas generasi tersebut bertujuan menyambungkan kembali relasi antara kekuasaan dan etika. Menurutnya, meskipun tidak lagi memegang jabatan formal, JK tetap memiliki pengaruh moral karena rekam jejak kepemimpinannya.

“Pak JK memang bukan siapa-siapa secara posisi saat ini, tetapi memiliki kepemimpinan intrinsik karena integritasnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan ada dua alasan utama mengapa para tokoh meminta bertemu JK.

Pertama, pengalaman JK sebagai wakil presiden, ketua partai, hingga juru damai dianggap penting dalam memahami dinamika krisis kepemimpinan global agar dampaknya tidak merembet ke dalam negeri.

Kedua, para peserta ingin belajar dari perspektif ekonomi dalam penyelenggaraan negara sebagai bekal perbaikan kebijakan ke depan.

“Mengulang kata Pak JK, pemimpin tidak boleh hanya menggunakan insting atau bertindak secara instan,” beber Feri.

Suara kritis juga datang dari kalangan mahasiswa. Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menekankan bahwa pertemuan ini bukan agenda politik praktis, melainkan ruang refleksi moral sebagai warga negara. Ia mengibaratkan Indonesia sebagai “bus besar” bernama NKRI.

Menurut Tiyo, kondisi “bus” Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang harus segera diperbaiki agar tidak semakin jauh dari tujuan.

“Sopirnya Prabowo Subianto, kernetnya Gibran Rakabuming Raka, awaknya para menteri. Rakyat sebagai penumpang tentu berhak menegur sopir jika arah kendaraan tidak sesuai,” ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan Andhyta F. Utami (Afu) dari Think Policy. Ia menyoroti pentingnya penguatan institusi negara dan pengembalian marwah trias politica serta mekanisme check and balance.

Menurutnya, proses kebijakan publik seharusnya berbasis akuntabilitas dan penguatan kelembagaan, bukan pendekatan individual. Ia juga menilai ruang partisipasi masyarakat sipil saat ini semakin menyempit.

“Peran masyarakat sipil makin terpinggirkan dan sulit memberikan masukan, seolah diisolasi,” tuturnya.