Ganjar Cerita Kasus e-KTP di Depan Muslimat NU Jepara

JawaPos.com - Roadshow kampanye calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berlanjut. Kali ini, sang petahana berkesempatan menjelaskan isu kasus korupsi proyek e-KTP yang mencatut dirinya di depan ratusan muslimat NU Jepara, Sabtu (17/2).

Hal itu Ganjar paparkan menyusul aspirasi dan permasalahan yang coba ia serap dari masyarakat setempat. Warga penasaran akan isu benar atau tidaknya soal keterlibatan Gubernur Jateng non aktif itu dalam kasus yang menyeret sejumlah nama besar tersebut.

Demi memudahkan penjelasan, Ganjar menunjukkan dokumen pemeriksaan salah satu terdakwa kasus e-KTP. Dokumen yang sudah banyak beredar di publik tersebut menunjukkan bahwa Ganjar satu-satunya yang tidak mau menerima uang suap e-KTP. 

"Ini cara membuktikan yang paling mudah. Selain itu juga menunjukkan integritas kita. Biar semua juga belajar mengenai integritas," tegasnya kala menggelar pertemuan di depan klinik Masyitoh, Jepara, Sabtu (17/2).

Menurut Ganjar, tidak ada yang perlu ditutupi soal dirinya dalam kasus tersebut. Dokumen pemeriksaan tersebut jelas menunjukkan bahwa salah satu tersangka kasus e-KTP, Miryam S Haryani, sempat akan memberikan uang pada Ganjar. Namun dirinya menolak pemberian tersebut. 

"Ya biar pada tahu semua. Dari sekian banyak orang yang terlibat, dalam BAP tersebut tertulis hanya ada satu orang yang menolak pemberian uang. Namanya Ganjar Pranowo," ungkapnya. 

Beberapa mencoba bertanya untuk lebih mengetahui duduk perkaranya. Ganjar pun menjelaskan bahwa posisinya saat ini tak lebih dari sekedar saksi yang membantu KPK dalam membongkar praktik korupsi senilai triliunan rupiah. 

"Saya dipanggil terus mungkin karena keterangan saya dibutuhkan, saya membantu KPK mengungkap semuanya, banyak dokumen yang saya serahkan agar dapat diteliti KPK," kata Ganjar. 

Selain soal e-KTP, Ganjar juga menerima aduan mengenai lamanya pengurusan perizinan Klinik Masyitoh. 

Menanggapi hal tersebut, Ganjar langsung menelpon Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Sholih. Dia meminta agar penanganan perizinan di daerah bisa dipercepat dan tidak memersulit rakyat. "Urusan perizinan ini sebetulnya ranah Bupati, tapi karena ada laporan ya harus kita tanggapi," tandasnya.