Tinggal 6 Provinsi Belum Rampung Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengebut proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional. Sudah 32 provinsi yang rampung. Tinggal enam provinsi yang masih belum selesai. Rekapitulasi ditarget tuntas sebelum 20 Maret mendatang.

Kemarin (16/3) KPU merampungkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 1.251.313, disusul paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dengan suara 386.743 dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih suara 160.594.

Anggota KPU August Mellaz mengatakan, dengan selesainya rekapitulasi Sulteng, sudah 32 provinsi yang menyelesaikan proses rekapitulasi. ”Sebelumnya kan 31 provinsi, ini ditambah satu lagi Sulawesi Tengah, jadi 32 provinsi yang sudah selesai,” terangnya seusai rapat pleno rekapitulasi nasional di kantor KPU kemarin.

Menurut Mellaz, sekarang tinggal enam provinsi yang belum datang ke kantor KPU untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara. Yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Maluku, dan Jawa Barat.

Dari empat provinsi di wilayah Papua, kata Mellaz, Provinsi Papua Induk tampaknya sudah siap ke Jakarta. Namun, dia belum tahu pasti kapan mereka akan ke kantor KPU. ”Kami belum dapat informasi lanjutan. Tentu kami update informasinya dan kalau mereka siap, mereka pasti akan jadwalkan ke Jakarta,” ungkapnya.

Terkait kendala, Mellaz menyatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Memang selama ini ada beberapa provinsi yang alot proses rekapitulasinya. Tapi, ketika dibawa ke tingkat nasional, semua proses bisa dirampungkan.

Menurut Mellaz, jika ada masalah rekapitulasi di tingkat provinsi, biasanya masih ada persoalan di tingkat kabupaten/kota. Kalau di provinsi sudah selesai, ketika dibawa ke tingkat nasional akan mudah diselesaikan.

Sedangkan untuk Provinsi Maluku, terang Mellaz, pihaknya juga masih menunggu informasi dari daerah. KPU terus menjalin komunikasi. Yang jelas, selama ini Maluku terkendala geografis karena wilayahnya terdiri atas beberapa pulau. ”Masalah itu yang jarang disorot,” bebernya.

Bagaimana Jawa Barat? Mellaz menjelaskan, Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum selesai. Dia berharap KPU Jawa Barat segera datang ke Jakarta untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional.

Ketua KPU, ungkap Mellaz, terus meminta jajaran pimpinan KPU provinsi segera menyelesaikan proses rekapitulasi sehingga bisa secepatnya mengikuti rapat pleno di Jakarta. ”Pak ketua di grup pimpinan KPU provinsi selalu minta update,” ujarnya.

Dalam rapat pleno kemarin, Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga menyoroti rekapitulasi suara di Provinsi Jawa Barat yang belum rampung. Posisi Jawa Barat sangat penting karena sangat dekat dengan Jakarta. ”Baru kali ini Jawa Barat ikut klaster Papua. Padahal, KPU di Jawa sudah selesai semua,” terangnya.

Mellaz menambahkan, pihaknya berharap sebelum 20 Maret, proses rekapitulasi nasional sudah selesai. Sehingga pada 20 Maret bisa dilakukan rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024. ”Yang jelas, tujuh pimpinan KPU akan hadir semua,” ucapnya.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) memastikan komitmen untuk memantau sidang tindak pidana pemilu sudah berjalan. Anggota KY Joko Sasmito menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 41 sidang tindak pidana pemilu yang dipantau instansinya. Seluruhnya dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Joko, KY sudah memprediksi kerawanan pascapemilu tahun ini tidak berbeda jauh dengan Pemilu 2019 lalu.

”Perkara yang rawan masuk pengadilan adalah seputar banyaknya politik uang, kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, kampanye di tempat-tempat ibadah, dan pelanggaran netralitas,” terang Joko kepada awak media di Jakarta. (lum/syn/c9/oni)