23 Partai Peserta Pemilu 2024, 8 Parpol Parlemen Pilih Nomor Urut Lama

JawaPos.com – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal diikuti 23 partai politik. Terdiri atas 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Kepastian itu didapat berdasar keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam rapat pleno rekapitulasi nasional dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 di Jakarta kemarin (14/12).

Di antara 18 partai nasional yang mengikuti verifikasi faktual, praktis hanya Partai Ummat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun 17 lainnya yang ditetapkan dinyatakan memenuhi syarat alias MS.

Dengan penetapan 17 parpol tersebut, peserta Pemilu 2024 mengalami peningkatan satu partai dibandingkan Pemilu 2019 yang diikuti 16 partai. Selain itu, ada tiga partai pendatang baru yang akan meningkatkan persaingan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengakui bahwa persaingan akan ketat dengan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 tersebut. Namun, pihaknya tidak gentar. ”Persaingan pasti ketat, kita tahu. Harus pinter-pinter mendekati hati rakyat,” ujar politikus yang karib disapa Cak Imin itu.

Muhaimin optimistis PKB masih bisa meraih target 100 kursi DPR RI. Salah satu alasannya, PKB memiliki basis konstituen yang loyal. Kemudian, partainya juga memiliki pengurus muda yang besar. ”Bisa jadi andalan PKB,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, banyaknya partai tentu menjadi perhatian. Namun, sebagai ketua pemenangan, sosok yang akrab disapa Pacul tersebut mengaku tidak boleh khawatir. Jika dipersiapkan maksimal, tegas dia, partainya tetap bisa mendapat hasil terbaik. ”Lebih berat atau tidak, tergantung persiapan nanti,” tuturnya.

Di Pemilu 2024 PDIP mencanangkan target besar, yakni memenangi pemilu untuk kali ketiga secara beruntun atau hat-trick. ”Itu target yang dicanangkan ketua umum,” ungkapnya.

Meski begitu, kata Bambang Pacul, PDIP enggan takabur. Dia menganalogikan pertandingan di Piala Dunia 2022. Partai besar bisa saja tumbang oleh partai kecil. Untuk itu, jajarannya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan, ketatnya persaingan tidak membuat risau. Sebaliknya, menurut dia, banyaknya parpol menunjukkan banyaknya pihak yang ingin bertarung dalam suasana demokrasi. Terkait potensi menggerus suara partainya, Eddy menegaskan bahwa pihaknya siap bersaing. ”Jumlah partai itu tentu tidak memengaruhi target kita (baca: PAN, Red),” ujarnya.

PAN menargetkan suara 12 persen demi meraih 65 kursi DPR RI. Eddy menambahkan, PAN akan menyiapkan strategi pemenangan. Salah satunya dengan memperbanyak caleg unggulan yang kelak akan mendongkrak suara partai.

Sementara itu, meski kian ketat, Plt Ketua Umum PPP Mardiono percaya partainya bisa bersaing. Dia berharap 2024 bisa menjadi titik balik bagi PPP kembali naik setelah sempat mengalami tren menurun. ”PPP lahir bersama partai besar lain. Bersama PDIP dan Golkar,” ujarnya.

Nama besar PPP, lanjut Mardiono, menjadi modal penting. Karena sudah dikenal masyarakat luas. Dengan begitu, yang diperlukan tinggal meyakinkan kembali pemilih. ”Kader-kader kita (PPP) terus bekerja untuk sosialisasi,” jelasnya.

Undian Nomor Urut

Seusai penetapan peserta pemilu, tadi malam 17 parpol langsung mengikuti pengundian nomor urut. Sebagaimana ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022, pengundian dilakukan dengan dua mekanisme. Sembilan partai di parlemen diberi hak menggunakan nomor lama. Dari sembilan partai tersebut, hanya PPP yang memilih diundi ulang. Lainnya tetap menggunakan nomor lama.

Gerindra termasuk partai yang menggunakan nomor lama, yakni 2. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra memilih menggunakan nomor urut yang lama untuk memudahkan sosialisasi. ”Karena kita akan lebih mudah melakukan sosialisasi dan juga dalam soal atribut,” ujarnya.

Dengan tidak adanya perubahan nomor, atribut atau alat peraga kampanye yang lama masih bisa digunakan kembali. Sehingga lebih efisien.

Sementara itu, PPP menjadi satu-satunya partai parlemen yang melakukan undian ulang. Hasilnya, PPP yang sebelumnya bernomor urut 10 kini mendapat nomor 17. Mardiono beralasan, keputusan mengundi nomor baru dipilih untuk memberikan nuansa baru. ”Kita nanti memperkenalkan kepada rakyat, kepada konstituen, untuk bisa kembali membuat PPP yang baru,” ungkapnya.

Pada 2024 PPP berharap bisa mendapat perolehan suara lebih baik. Jika pada Pemilu 2019 hanya meraih sekitar 4 persen suara, pada 2024 diharapkan bisa mencapai 6–7 persen.

Di sisi lain, satu-satunya partai yang gagal dalam verifikasi faktual, Partai Ummat, menyatakan akan menyiapkan gugatan. Ummat dinyatakan TMS karena gagal memenuhi syarat di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat partai ikut pemilu adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kepengurusan di kabupaten/kota, dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan. Selain itu, di setiap kabupaten/kota harus punya keanggotaan minimum 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk.

Syarat tersebut gagal dipenuhi Partai Ummat di NTT dan Sulut. Di NTT, dari batas minimal kepengurusan dan keanggotaan di 17 kabupaten/kota yang harus dimiliki, Ummat hanya memenuhi di 12 daerah. Sementara di Sulut, dari minimal 11 kabupaten/kota, Ummat hanya memenuhi di satu daerah.

Atas hasil tersebut, Partai Ummat mengajukan keberatan. Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin mengatakan, keberatan diajukan karena data di NTT dan Sulut yang diputuskan KPU dinilai tidak sesuai.

Di Sulut, misalnya, yang banyak dinyatakan TMS, pihaknya menemukan adanya indikasi manipulasi. ”Manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami itu kemudian diberikan ke partai yang lain,” ungkapnya.

Selain manipulasi, Nazaruddin menuding KPU memberikan perlakuan berbeda. Misalnya, video rekaman untuk bukti verifikasi keanggotaan banyak ditolak. Padahal, mekanisme video diperbolehkan dan dipraktikkan partai lain.

Terkait langkah selanjutnya, sebut Nazaruddin, pihaknya tidak patah arang. Rencananya, Ummat menempuh langkah hukum dengan mengajukan sengketa. ”Kita (Ummat, Red) akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu,” tegasnya.

Tidak ada keterangan yang diberikan secara khusus oleh komisioner KPU dalam rapat pleno kemarin selain penetapan peserta Pemilu 2024. Mereka memilih tidak berkomentar. Termasuk soal dugaan adanya manipulasi dalam proses verifikasi faktual.