Masa Tenang, Bawaslu Pelototi Politik Uang

JawaPos.com – Tahapan pilkada besok (6/12) memasuki masa tenang sampai Selasa (8/12). Semua pasangan calon (paslon) kepala daerah tidak bisa lagi berkampanye untuk menggaet dukungan pemilih.

Meski demikian, paslon diyakini akan tetap berupaya ”bergerilya” untuk memanfaatkan detik-detik terakhir sebelum coblosan Rabu (9/12). Karena itu, di masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru akan meningkatkan pengawasan di akar rumput.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, salah satu potensi kerawanan selama masa tenang adalah politik uang atau akrab disebut serangan fajar. Biasanya tim sukses akan berkeliling meminta dukungan pemilih dengan iming-iming uang, barang, atau janji tertentu. ”Bawaslu akan menggelar patroli pengawasan anti-politik uang,” ujarnya di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin (4/12).

Selama dua bulan masa kampanye, ada tiga kasus money politics yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Masing-masing terjadi di Pelalawan (Riau), Cianjur (Jawa Barat), dan Kota Tangerang Selatan (Banten).

Bawaslu juga berharap partisipasi masyarakat untuk ikut proaktif melapor bila menemukan indikasi politik uang. Saat ini sudah banyak medium yang dapat digunakan publik untuk melakukan laporan secara daring. ”Pengawasan mengadopsi teknologi seperti Siswaslu, Gowaslu, laman Bawaslu, form A daring, dan mekanisme daring,” imbuhnya.

Selain politik uang, kerawanan yang sering terjadi di masa tenang adalah kampanye terselubung di media sosial (medsos). Untuk itu, Fritz menyebutkan, patroli medsos juga akan dilakukan bersama Cyber Crime Polri dan Kementerian Kominfo. Kemudian, media kampanye yang dipasang di ruang-ruang publik seperti alat peraga kampanye (APK) akan ditertibkan mulai Sabtu malam.

• Baca juga: KPU Jatim Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Terkait kesiapan pelaksanaan coblosan, Bawaslu menyoroti proses distribusi logistik. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, hingga kemarin masih ada item logistik yang belum sampai ke daerah. Mayoritas masih kekurangan formulir model C1 hasil salinan-KWK. Padahal, formulir itu yang nanti memuat berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS. ”Formulir diserahkan kepada saksi maupun pengawas,” ujarnya.

Logistik lain yang masih kurang di sejumlah daerah adalah kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk pencegahan Covid-19 di TPS. Khususnya thermo gun atau termometer tembak yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh sebelum masuk TPS.

• Baca juga: Bawaslu Solo Amankan Roti Berstiker Caleg di Laweyan

Abhan mengaku sudah menitipkan persoalan tersebut kepada jajaran panwas untuk berkoordinasi dengan KPU daerah. ”Pengawas kami sudah kami minta untuk memastikan APD terpenuhi,” kata pria asal Pekalongan itu.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=AhVMgl6YmNI