Bawaslu

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko melihat, e-voting masih sulit diterapkan di Indonesia, lantaran luasnya sebaran pemilih.

Hingga akhir pekan ini, peluang munculnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) masih terbuka. Bawaslu memastikan pengawasan terhadap rekapitulasi suara.

"Pemilu serentak dengan lima kotak suara cukup sekali saja. Jangan lagi dilaksanakan. Kami juga merasakan ini berat. Terlalu mahal untuk demokrasi," ujar Viryan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau banyak menerima laporan kecurangan terkait perhitungan surat suara. Seperti penggelembungan atau penambahan suara pada form

Saat ini, Bawaslu sedang menunggu rekomendasi Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), apakah perlu digelar pemungutan suara ulang (PSU) atau tidak.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno turut berduka atas meninggalnya 91 petugas penyelenggara pemilu 2019.

"Bawaslu berwenang untuk mencabut akreditasi sebagai pemantau pemilu dan meminta kepada instansi berwenang untuk menutup website jurdil2019.org," tutur Fritz.

Keputusan ini diambil setelah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Panwaslu LN sepakat untuk tidak menggelar pemungutan suara lanjutan.

"Kami berharap dari aparat juga tetap berpegang dengan cara-cara konstitusional. Kalau mereka konstitusional, kami juga konstitusional," ujar Hashim.

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Petalolo membenarkan pihaknya telah mengirim surat resmi terkait rekomendasi ini. Namun, mereka tetap menunggu langkah KPU.

Di Surabaya, lima partai politik melaporkan dugaan ketidakberesan penghitungan suara pemilihan umum legislatif . Laporan tersebut direspons Bawaslu.

"Saya ngga tahu temuan kajian di lapangan Karena kami hanya menerima kronologi kejadian. Sebelum melakukan rekomendasi pasti ada kajian dari Bawaslu," jelasnya.

usai penyelenggaraan Pemilu, banyak petugas KPPS yang kelelahan hingga meninggal dunia. Di Pulau Jawa saja, ada sekitar 30 ketua hingga anggota KPPS meninggal.

Alasan pencabutan akreditasi atau izin pemantauan karena lembaga tersebut tak bekerja sesuai dengan prinsip pemantauan. Pencabutan terhitung sejak Minggu (21/4)

Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.