Bawaslu

Problem pendanaan untuk pilkada akhirnya benar-benar terulang. Enam daerah dilaporkan memangkas anggaran yang sebelumnya disepakati dalam NPHD.

“Terkait upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan soal netralitas ASN dan netralitas pejabat di daerah,” tegas Abhan.

Meski tidak menjamin 100 persen, proses rekrutmen menjadi saringan penting atas integritas penyelenggara pemilu. Harus ada perbaikan di bagian tersebut

“Malam ini musyawarah hasilnya. Semoga besok siang kami bacakan hasilnya,” kata pelaksana tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad.

Tercatat ada 18 partai politik yang menjadi kontestan yang berlaga di pimilu 2019, mereka tersaring dengan ambang batas 2,5 persen.

“Kami kira ini yang perlu di dorong parlemen ya, agar persoalan itu dinormakan di undang-undang,” ujar Abhan saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/12

Pembahasan revisi UU Pilkada hampir pasti tidak bisa dilakukan di sisa periode DPR saat ini. Meski demikian, Bawaslu optimistis revisi akan terlaksana.

DKPP kembali memutus sejumlah perkara etik yang diadukan kepada lembaga tersebut. Setidaknya 16 perkara yang diputus di ruang sidang DKPP di Jakarta.

Perintah ini menyusul terkait dikabulkannya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2019 yang dilayangkan Caleg Partai Golkar Agoeng Prasodjo.

Sebelumnya, MK menerima 260 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 dan diperiksa dalam sidang pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan agenda….

Pemeriksaan persidangan digelar dengan mendengar jawaban KPU selaku termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti.

“Jadi memang saya kira kan harus ada trust (kepercayaan) publik kepada penyelenggara. Kalau misalnya tidak ada trust publik ya susah,” ujar Abhan.

Tingkat kepatuhan peserta pada Pemilu 2019, rupanya, belum membaik. Yang terjadi, pelanggaran sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019 meningkat pesat.

Pria yang akrab disapa BW itu tak hadir dalam sidang keempat yang beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli yang didatangkan KPU, Kamis (20/6).

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto tak terlihat dalam sidang lanjutan PHPU pilpres 2019, pada Kamis (20/6).