Bawaslu Laporkan Pelanggaran Etik PNS dalam Pilkada

JawaPos.com - Sedikitnya terdapat 20 kasus pelanggaran etik pegawai negeri sipil (PNS) karena terlibat politik praktis, pilkada serentak yang digelar delapan kabupaten/kota di Maluku Utara.

Masalah ini juga telah disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara ke Bawaslu RI. Kasus-kasus itu di antaranya di Kota Ternate 4 kasus, Kota Tidore Kepulauan 3 kasus, Halmahera Selatan 1 kasus, Kepulauan Taliabu 1 kasus, Kepulauan Sula 1 kasus.

Untuk Kota Ternate kemungkinan bertambah menyusul adanya temuan terbaru tiga pimpinan SKPD yang ditemukan panwascam. Para PNS menghadiri kampanye terbatas salah satu pasangan calon, Selasa (17/11) malam lalu.

Pimpinan Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin ditemui di ruang kerjanya mengatakan, kasus ini wajib diketahui Bawaslu RI untuk disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Bawaslu RI sendiri telah menegaskan dalam surat edarannya yang baru. Mengingat, laporan panwas kepada pembina kepegawaian atau kepala daerah tidak ditindaklanjuti.

"Karena itu Bawaslu melalui edarannya menegaskan, rekomendasi panwas ke pembina kepegawaian di daerah tembusannya ke Bawaslu Provinsi seterusnya disampaikan ke Bawaslu RI," kata Muksin kepada Malut Post (Jawa Pos Group), Selasa (24/11).

Menurutnya, Untuk Maluku Utara 20 kasus pelanggaran etik PNS itu telah disampaikan Bawaslu Malut dan telah diteruskan ke Bawaslu RI. “Nanti Bawaslu RI merekomendasikan ke Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti ke daerah dimaksud,” jelas Muksin. (tr-02/ici/hsn/JPG)