Pesan Mabes TNI untuk Pangkostrad yang Bakal Jadi Cagub Sumut

JawaPos.com - Pada Pilkada Serentak 2018 diperkirakan calon yang bertarung tidak hanya dari kalangan sipil, tapi ada juga dari TNI dan Polri. Hanya saja untuk dua institusi ini mereka harus mengundurkan diri dulu sebagai abdi negara aktif.

"Kalau anggota TNI ingin mencalonkan sebagai kepala daerah boleh-boleh saja, tapi harus mundur sesuai prosedur dan aturan. Itu persyaratannya," kata Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (25/12).

Sabrar menjelaskan, jika seorang prajurit TNI ingin pensiun dini dengan alasan untuk menjadi kepala daerah maka harus memenuhi syarat administrasi institusi TNI. "Misalnya sudah sekian tahun berdinas, kemudian mungkin persyaratan yang lainnya harus disiapkan. Pada prisnipnya boleh, kan sudah banyak," ungkap Sabrar.

Sabrar menerangkan, pengunduran diri seorang prajurit TNI untuk mau menjadi kepala daerah merupakan hak setiap individu. "Itu hak perorangan, kalau ada yang aktif mendukung partai itu politik praktis dan harus mundur dari TNI," tegas Sabrar.

Kendati ada prajurit TNI bertarung di pesta demokrasi, namun anggota TNI sebagai institusi militer yang telah dipercaya oleh masyarakat hanya menjalankan politik negara.

Sebagaimana diketahui saat ini hanya Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang akan mengikuti kontestasi kepala daerah di Sumatera Utara. Dia telah digadangkan oleh sejumlah partai politik untuk maju, yakni Hanura, Gerindra, PKS dan PAN.