Fenomena Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, Ancaman Serius bagi Negara dan Masyarakat

JawaPos.com - Akhir-akhir ini, dunia keamanan siber di Indonesia sering diserang serta dihebohkan dengan pencurian data pribadi baik dari lembaga pemerintahan maupun korporasi. Seperti serangan ransomware yang menyerang Garuda Indonesia dan Bank Syariah Indonesia serta pencurian data pribadi yang dilakukan oleh hacker Bjorka pada data passport Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Terkait fenomena tersebut, Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha menyoroti maraknya pencurian data yang terjadi di Indonesia. "Serangan siber yang paling akhir terjadi saat ini adalah pencurian data pribadi yang diklaim berasal dari Dukcapil (Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri," buka Pratama kepada JawaPos.com.

Informasi kebocoran data tersebut diunggah pada sebuah forum yang biasa dipergunakan untuk melakukan jual beli kebocoran data yang seorang hacker berhasil dapatkan pada tanggal 14 Juli 2023 oleh seseorang dengan nama samaran RRR."

Baca Juga: Cetak Sejarah, Blackpink Tembus 90 Juta Subscriber di YouTube

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC tersebut menjelaskan, data pribadi yang diklaim didapatkan oleh akun "RRR" tersebut berjumlah 337 juta data terkait penduduk Indonesia yang berhasil didapatkannya dari server dukcapil.kemendagri.go.id.

Menurut pernyataan RRR, dia juga berhasil mendapatkan total 7 table dimana yang ditawarkan untuk dijual saat ini adalah salah satu dari table tersebut. Dari tangkapan layar yang dibagikan, data yang ditawarkan tersbeut berasal dari table 'data_penduduks'."

Pratama menambahkan jika ada beberapa field yang sangat berbahaya bagi masyarakat terdampak kebocoran data ini karena terdapat field 'NAMA_LGKP_IBU' dimana data nama lengkap ibu kandung ini biasanya dipergunakan sebagai lapisan keamanan tambahan di sektor perbankan karena nama lengkap ibu kandung ini akan diminta pada saat melakukan pembukaan rekening bank serta kartu kredit.

Dan, jika kita melakukan aktivitas perbankan melalui customer service baik melalui telepon atau offline di cabang bank maka akan ditanyakan nama ibu kandung pada saat melakukan verifikasi data perbankan selain data diri dari nasabah. Hal tersebut dikarenakan nama ibu kandung adalah sebuah data yang tidak diketahui oleh orang banyak dan jarang diketahui oleh orang lain.

"Dapat dibayangkan betapa berbahayanya data nama ibu kandung tersebut jika sampai data ini jatuh ke tangan orang yang akan melakukan tindakan kriminal dan penipuan terutama jika data tersebut digabungkan dengan kebocoran data lainnya sehingga bisa mendapatkan profil data yang cukup lengkap dari calon korban penipuan seperti Nama, NIK, No KK, Alamat, No HP, Alamat Email, No Rekening, Nama Ibu Kandung, dll sehingga pelaku kejahatan bisa leluasa melakukan penipuan dengan metode social engineering menggunakan data tersebut," terang Pratama.

Dirinya menegaskan, kebocoran data ini tentu saja sangat berbahaya bagi masyarakat yang datanya termasuk dalam data yang didapatkan oleh hacker tersebut, karena data pribadi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan.

Baik penipuan secara langsung kepada orang yang datanya bocor tersebut, maupun penipuan lain dengan mengatasnamakan atau menggunakan data pribadi orang lain yg bocor tersebut. Yang lebih berbahaya lagi jika data pribadi tersebut dipergunakan untuk membuat identitas palsu yang kemudian dipergunakan untuk melakukan tindakan terorisme.

"Sehingga pihak serta keluarga yang data pribadinya dipergunakan akan mendapat tuduhan sebagai teroris atau kelompok pendukungnya," tegas pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah ini.

Mantan Direktur Pam Sinyal Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini juga menambahkan jika kebocoran data yang terjadi juga dapat merugikan pemerintah, karena jika sumber kebocoran di klaim berasal dari salah satu lembaga pemerintahan, pihak lain akan menyimpulkan bahwa faktor keamanan siber sektor pemerintahan adalah cukup rendah.

Hal ini tentu saja akan mencoreng nama baik pemerintah baik dimata masyarakat Indonesia maupun di mata dunia internasional, karena pemerintah tidak sanggup melakukan pengamanan siber untuk institusi nya, padahal banyak pihak yang memiliki kompetensi tinggi seperti BSSN, BIN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang baru saja melantik Menteri dan Wakil Menteri baru itu.

Meskipun belum ada keterangan resmi dari Ditjen Disdukcapil, Ada beberapa field yang mengarah bahwa data yang bocor tersebut kemungkinan memang berasal dari antara lain ada beberapa field yaitu EKTP_CREATED_DATE, EKTP_CREATED_BY, EKTP_UPDATED_DATE, EKTP_UPDATED_BY, EKTP_UPLOAD_LOCATION, EKTP_BATCH serta EKTP_CURRENT_STATUS_CODE dimana data seharusnya terkait dengan penerbitan EKTP.

Hanya saja pada data sample yang diberikan oleh akun anonim "RRR" data tersebut masih kosong semua. Selain data yang terkait dengan EKTP, ada beberapa field seperti IP_PET_REG, NAMA_PET_ENTRI, NIP_PET_ENTRI, TGL_ENTRI yang bisa dimanfaatkan untuk verififikasi apakah betul data bersumber dari disdukcapil.

"Dari hasil investigasi singkat CISSReC, beberapa nama yang tercantum dalam field "NAMA_PET_ENTRI" adalah karyawan dari Disdukcapil," imbuh Pratama yang juga mengajar di STIN dan PTIK ini.

Hacker dengan nama anonim "RRR" tersebut tidak hanya memberikan informasi kebocoran data dari Disdukcapil saja. Di Forum tersebut akun "RRR" juga memberikan serta menawarkan beberapa data Indonesia lainnya seperti 1,3 triliun data registrasi simcard, 36 juta data Kendaraan Bermotor, 272 juta data BPJS, 2 juta data photo dari BPJS, 34 Juta data passport, 6,9 juta data Visa, 186 juta data KPU, 1 trilun data Kemendesa, 337 juta data Disdukcapil serta yang paling baru adalah 6,8 juta data DPT provinsi DKI.

Selain data dari negara Indonesia, akun "RRR" juga menawarkan beberapa data yang juga didapatkan dari negara lainnya seperti 15 juta data korporasi Jepang, 108 juta data Iran Telecom, 3 juta data kendaraan dan 2,8 juta data penduduk Lebanon, 28,6 juta data pekerja Taiwan, 23,5 Juta data kependudukan Taiwan, 30 juta data pribadi penduduk Thailand, 789 juta data pemilih India, 10 juta data dari operator telekomunikasi Jordania, 23 juta data facebook Jepang serta 51 juta data facebook Vietnam.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Fenomena Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, Ancaman Serius bagi Negara dan Masyarakat

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Fenomena Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, Ancaman Serius bagi Negara dan Masyarakat

Tags

Artikel Terkait

Soal Pembatasan Medsos untuk Anak Dianggap Sudah Tepat, Bisa Lindungi Data Pribadi dari Kejahatan

Wamenkomdigi Nezar: Ancaman Siber Bukan Sekadar Peretasan, Tapi Erosi Kedaulatan Digital

Kebocoran Data Pribadi Terus Meningkat, DPR Minta Akhiri Lempar Tanggung Jawab

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com