Mengapa Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Terasa Sepi di Kantong Kelas Menengah?

Oleh: Dr. Dewa Putu Yudi Pardita, S.E., M.Si.
Akademisi Universitas Warmadewa

Setiap kali pemerintah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di kisaran lima persen, narasi optimisme selalu membanjiri ruang publik. Secara makroekonomi, capaian tersebut merupakan prestasi tersendiri di tengah ketidakpastian iklim finansial global.

Namun, jika kita memalingkan wajah dari lembaran laporan statistik ke realitas keseharian, terdapat sebuah paradoks yang amat nyata. Kelas menengah kita justru sedang mengencangkan ikat pinggang secara paksa.

Keterputusan tajam ini terkonfirmasi oleh tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2025, Gini Ratio nasional masih bertengger di angka 0,395 pada paruh pertama tahun ini. Bahkan, di pusat ekonomi utama seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, angka ketimpangan di daerah perkotaan melonjak drastis hingga menyentuh level 0,441 dan 0,426.

Fakta ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kue pertumbuhan lima persen tersebut tidak terdistribusi secara merata. Pertumbuhan itu ada, tetapi lebih banyak terakumulasi di puncak piramida kelompok atas, sementara kelas menengah ke bawah seolah hanya menikmati sisa remahannya.

Impitan ekonomi kelas menengah ini terekam sangat jelas dalam indikator kesejahteraan terbaru. Jika kita membedah data rata rata pengeluaran per kapita tahun 2025, beban hidup riil masyarakat di perkotaan sudah sangat mengkhawatirkan. Di Jakarta, misalnya, rata rata pengeluaran telah menyentuh nyaris tiga juta rupiah per kapita setiap bulannya, dimana porsi terbesar langsung tersedot untuk kebutuhan makanan dan biaya dasar nonmakanan.

Artinya, bagi sebuah keluarga kelas menengah beranggota empat orang, biaya hidup absolut bisa menguras belasan juta rupiah per bulan. Dengan struktur pendapatan yang stagnan, tabungan kelas menengah terus tergerus habis.

Sedikit saja terjadi guncangan finansial seperti pemutusan hubungan kerja, mereka akan langsung tergelincir turun kasta. Hal ini tecermin dari tingkat kemiskinan tahun 2025 di lumbung demografi utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang masih terus menghantui, menampung limpahan dari kelas menengah yang kehilangan pijakan finansialnya.

Situasi muram ini diperparah oleh tekanan harga yang terus menggerogoti nilai riil pendapatan mereka dari bulan ke bulan. Kenaikan gaji pekerja formal kerap kali tertinggal jauh dari laju inflasi kebutuhan hidup dasar. Berdasarkan catatan inflasi tahun kalender hingga awal tahun 2026, tekanan harga di berbagai daerah terus menunjukkan tren eskalasi yang membebani daya beli.

Secara nominal, slip gaji kelas menengah mungkin terlihat naik tipis setiap awal tahun seiring penyesuaian upah minimum. Akan tetapi, secara riil daya beli mereka sebenarnya negatif karena selisih kenaikan gaji tersebut langsung menguap di pasar, tersedot habis oleh inflasi bahan pangan yang fluktuatif.