Potret Suram Pemberantasan Korupsi

Menurut hemat saya, apa yang dikatakan Prabowo di gedung KPK pada saat itu adalah bagian dari komunikasi politik. Karena ucapannya dilakukan pada saat masa kampanye politik (elections campaing), dan berusaha melakukan persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye. (McQuail dalam Swanson 1990).

Selain KPK, dibanding Mabes Polri, pihak Kejaksaan Agung memang tengah gencar mengungkap berbagai kasus korupsi dengan rata-rata kerugian negara yang besar. Namun, dibalik pengungkapan kasus yang besar secara kuantitas itu, pihak korps adhyaksa nampaknya masih ‘eweuh pakewuh’ menyentuh aktor atau pelaku besar yang ikut melakukan kejahatan korupsi.

Misalnya para menteri aktif, para kepala lembaga negara aktif, hingga para jenderal aktif seperti yang pernah diseret KPK ke ‘Meja Hijau. Selain itu, parameter kurang efektifnya pihak korps adhyaksa dalam memberantas korupsi, bisa dilihat dilepasnya seorang anggota Densus 88 Mabes Polri yang menguntit JAMPidsus Febrie Adriansyah, beberapa waktu lalu, meskipun sempat diamankan pihak Kejagung.

Dari beberapa parameter ini, saya menilai, pihak gedung bundar-sebutan untuk gedung penyidikan JAMPidsus Kejagung- masih hanya bermain ‘aman’ menyentuh pihak-pihak yang tak punya kekuatan secara ekonomi, politik, dan hukum. 

Berdasarkan data Tranperancy International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (Coruption Percepction Index) pada 2023 mengalami stagnasi. IPK Indonesia tak bergerak seperti pada 2022 lalu. Dengan dibiarkannya KPK pincang tak berdaya dan dipilihnya pimpinan yang punya potensi loyalitas ganda, maka mustahil lima tahun ke depan pemberantasan korupsi akan berjalan efektif dan skor IPK akan mengalami kenaikan. Jalan pemberantasan korupsi tampaknya akan semakin suram melihat fenomena politik dan hukum di Indonesia akhir-akhir ini.

*) Kuswandi, Jurnalis JawaPos.com, Pemerhati Isu Korupsi