M. Kholid Syeirazi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/76C6B4B4-6F16-4A39-AF2D-6DF9DC8E8E4D-2186474591.jpeg" alt="M. Kholid Syeirazi" width="100%">
<figcaption>M. Kholid Syeirazi</figcaption>
</figure> Perusahaan Listrik Negara (PLN) menanggung beban karena ambivalensi tata kelola. Listrik adalah hajat hidup orang banyak. Selama beberapa dekade, sektor ketenagalistrikan tumbuh dalam ekosistem monopoli alamiah. UU No. 15 Tahun 1985 menjadikan PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Ambivalensi bermula ketika Pemerintah membuka partisipasi swasta dalam penyediaan listrik melalui PP No. 10 Tahun 1989 dan Keppres No. 37 Tahun 1992. Swasta boleh membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik, termasuk usaha transmisi dan distribusinya. Tenaga listrik yang dihasilkan dapat dijual ke PLN atau pihak lain, dengan perjanjian jual beli listrik (PPA) atau sewa jaringan (power wheeling). Ini adalah gelombang pertama liberalisasi ketenagalistrikan. Meskipun beleid itu bertentangan dengan undang-undang, belum ada mekanisme uji konstitusionalitas suatu produk peraturan perundang-undangan sebelum reformasi. Selama periode 1992-1997, PLN menandatangani 27 purchase power agremeent (PPA) dengan penyedia listrik swasta (IPP). Mereka berkomitmen membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 11 GW. Salah satu IPP itu adalah Paiton Energy Company (PEC) yang membangun PLTU Paiton I. Dalam klausul PPA PLN dan PEC, PLN harus menyerap minimal 70 persen setrum dari kapasitas pembangkit, meskipun realisasinya di bawah itu. Di sini bermula skema take or pay (ToP): ambil atau bayar. Seandainya PLTU Paiton I &lsquo;tidur&rsquo; atau tidak dipakai, PLN tetap harus membayar 70 persen dari volume setrum terkontrak. Ini konsekuensi dari skema liberalisasi. Swasta diundang untuk membangun pembangkit, meskipun PLN belum pernah menggunakan lebih separo dari kapasitas pembangkit terpasang. Paca reformasi, UU No. 15 Tahun 1985 dirombak dengan UU No. 20 Tahun 2002. Beleid ini menandai liberalisasi gelombang kedua yang berupaya melucuti monopoli PLN dan melegalisasi praktek unbundling yang sudah berlangsung sejak 1992. Dalam uji materi, UU Ketenagalistrikan dinyatakan inkonstitusional. Liberalisasi dilarang, praktek unbundling tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK bersifat korektif terhadap prinsip normatif, tetapi tidak merombak struktur pasar ketenagalistrikan. IPP tetap terlibat dalam usaha penyediaan listrik, meskipun setrumnya harus dijual ke PLN dalam skema MBSS (multibuyers single seller). Setelah dibatalkan MK, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai beleid pengganti. Pasal 10 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi, yang berarti boleh juga dilakukan secara unbundling. Ketentuan ini &lsquo;lolos&rsquo; dalam putusan MK No. 149/PUU-VII/2009, tetapi tidak lolos dalam putusan MK No. 11/PUU-XIII/2015. Menegaskan kembali putusan MK pada 2003, MK menyatakan konsep unbundling inkonstitusional. Pasca putusan MK, industri ketenagalistrikan berlangsung dalam struktur pasar liberal terbatas. IPP boleh membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit, tetapi setrumnya harus disalurkan lewat PLN melalui skema MBSS. Di zaman SBY, PLN diberi tugas membangun pembangkit berkapasitas 10.000 MW beserta jaringan transmisinya. Hingga kekuasaan SBY berakhir, FTP (fast track program) 1 &amp; 2 tidak tercapai. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan program listrik era SBY hanya terealisasi 79,2% atau sekitar 7.919 megawatt (MW). Defisit suplai listrik membayangi asumsi pertumbuhan ekonomi dan kenaikan konsumsi. Dengan asumsi ekonomi tumbuh 6-7% setiap tahun, dan setiap 1% pertumbuhan ekonomi menaikkan konsumsi listrik 1,3%, Jokowi meluncurkan proyek listrik 35.000 MW. Menimbang rendahnya realisasi pembangunan pembangkit oleh PLN dalam proyek sebelumnya, Jokowi mendorong perluasan partisipasi swasta di sektor ketenagalistrikan, baik dengan skema IPP maupun excesss power. Dalam RUKN 2015-2034 disebutkan, proyek 35.000 MW akan disediakan oleh IPP sebesar 30.000 MW (75%), sisanya oleh PLN sebesar 5.000 MW (25%). Ternyata asumsi pertumbuhan ekonomi meleset, begitu juga demand ketenagalistrikan. Pertumbuhan ekonomi terkoreksi, antara lain akibat pandemi covid-19. Selama 2015-2023, ekonomi hanya tumbuh rata-rata 4,1%. Korelasi pertumbuhan dan konsumsi listrik meleset karena perubahan postur pertumbuhan. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi berbasis industri dapat mengungkit konsumsi listrik sebesar 1,3%. Karena pertumbuhan berbasis jasa dan pariwisata, pertumbuhan ekonomi hanya mengungkit 0,86% konsumsi listrik. Dampaknya adalah oversupply dan kenaikan anggaran ToP. Lebih pasok membuat proyek 35.000 MW molor. Hingga akhir 2023, megaproyek 35.000 MW baru terealisasi 20,78 GW (58%). Sisanya sedang tahap konstruksi (26%), proses konstruksi (2%), proses PPA (3%), dan &nbsp;perencanaan (11%). Rendahnya permintaan menaikkan beban ToP yang harus ditanggung PLN. Setiap 1 GW lebih pasok membebani keuangan PLN sebesar Rp 3 triliun. Jika sekarang lebih pasok sebesar 6 GW, PLN tekor Rp 18 triliun setiap tahun. Beban PLN berpotensi membengkak dengan mulai beroperasinya proyek listrik 35.000 MW. Selain itu, jika skema power wheeling atau sewa jaringan lolos dalam RUU EBET yang tengah digodok DPR, lebih pasok setrum PLN akan bertambah. Tanpa kenaikan demand dan perubahan kebijakan, lebih pasok bisa tembus 41 GW. Berapa beban yang harus ditanggung PLN? Rp 123 triliun! PLN bakal ambruk dan ketahanan energi dalam pertaruhan. Kondisi ini harus diantisipasi dengan perombakan tata kelola, penghapusan skema ToP, dan revisi RUPTL untuk&nbsp; penghentian total pembangunan PLTU baru. <hr /> *) M. Kholid Syeirazi, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi UI.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menanggung beban karena ambivalensi tata kelola. Listrik adalah hajat hidup orang banyak.

Dhimas Ginanjar

PLN, Power Wheeling, dan Dilema Skema ToP

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

recreative_under_article

mgid_under_article

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi LestariResearch &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Dony Rahmawan, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

Radar Solo

Bali Express

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

Cenderawasih Post

Padang Ekspress

Riau Pos

Batam Pos

Metro Daily

Sumut Pos

Lombok Post

Radar Bogor

Radar Tarakan

Kaltim Post

Prokalteng

Kalteng Pos

Pontianak Post

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek NJenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Sulawesi Pos

Sulawesi Tenggara Pos

Bontang Post

Radar Bisnis

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

PLN, Power Wheeling, dan Dilema Skema ToP

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

PLN, Power Wheeling, dan Dilema Skema ToP

Tags

Artikel Terkait

Pangkas Ketergantungan BBM, PLN Bakal Ganti 2.139 Disel di 741 Lokasi PLTD dengan EBT

Pertamina NRE Resmi Catat Kepemilikan 20% Saham CREC di Bursa Efek Filipina

Sepanjang 2025, PGE Perkuat Fondasi Panas Bumi di Jalur Transisi Energi

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com