Mengurai Sengkarut Bansos di Arena Pilpres

MK tidak melihat adanya intensi atau niat lain di luar tujuan penyaluran bansos, dan kalaupun terjadi penyalahgunaan anggaran maka hal itu menjadi ranah penegakan hukum untuk ditindaklanjuti. Tidak pula ditemukan kejanggalan atau pelanggaran peraturan dalam siklus anggaran bansos maupun bukti empiris bahwa penyaluran bansos telah mempengaruhi pilihan pada Pilpres lalu.

Hasil dari sejumlah survei dan exit poll pun menunjukkan bansos bukan faktor signifikan dalam memilih capres/cawapres. Litbang Kompas mencatat tidak adanya perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemiih ketiga paslon. Begitu pula dengan Indikator, yang juga memperlihatkan dominannya pemilih 02 dari kalangan menengan atas yang justru bukan penerima bansos.

Di sisi lain, MK juga menyarankan adanya perbaikan tata kelola, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan waktunya dengan pemilu. Jauh sebelumnya Komisi Pemberantarasan Korupsi (KPK) telah berkali-kali mewanti-wanti agar pencairan dana hibah dan bansos dihentikan sementara menjelang pemilu atau pilkada, demi mencegah penyalahgunaan wewenang.

Perlu pula menjadi catatan, banyaknya tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi selama periode terakhir. Mulai dari gelombang pandemi Covid-19 hingga gejolak geopolitik yang berimbas pada disrupsi harga pangan dan energi. Ditambah persoalan iklim seperti El Nino yang mengganggu produksi pangan terutama beras, di mana kenaikan harganya sangat berpengaruh terhadap inflasi.

Situasi semacam itu tidak bisa dibandingkan dengan siklus normal, di mana anggaran perlindungan sosial diharapkan menurun, atau bahkan distop demi menghindari tudingan politisasi. Masyarakat miskin dan rentan tidak bisa menunggu sampai berakhirnya pemilu, seperti diungkapkan sendiri oleh pengacara dari pemohon Todung Mulya Lubis, bahwa bansos merupakan hak kesejahteraan sosial. 

Nyatanya, semua paslon pun mendukung penyaluran bansos, bahkan ditambahi dengan embel-embel “bansos plus”. Ganjar Pranowo membantah pihaknya bakal menghentikan bansos jika terpilih menjadi presiden, sedangkan Anies Baswedan berniat memperbaiki program bansos secara jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung kepada bantuan dan bisa lebih produktif.

Sementara itu Prabowo Subianto menekankan program unggulan berupa makan siang dan susu gratis yang malah dituding bakal membebani APBN dan berpotensi mengorbankan anggaran perlindungan sosial yang sudah ada. Setidaknya program tersebut bakal menyedot anggaran hingga Rp 450 triliun per tahun, tetapi akan dilakukan secara bertahap.

Terlepas dari kontroversi Pilpres, bansos sebagai bagian dari perlindungan sosial memang lebih bersifat sebagai bantalan sosial. Perlu upaya-upaya terobosan untuk mengatasi persoalan terutama menghapus kemiskinan ekstrem. Pemerintah perlu mendorong program-program pemberdayaan sosial, dan tentu saja menggerakkan ekonomi agar lebih banyak lapangan kerja tercipta.

*) ENDANG TIRTANA, Pemerhati Politik Nasional