Hari Ibu yang Pernah Terlupakan

GENERASI muda zaman now banyak yang tidak tahu mengapa setiap 22 Desember dirayakan sebagai Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu baru diputuskan oleh Presiden Soekarno pada 1959 atau 31 tahun setelah berlangsungnya Kongres Perempuan I di Jogjakarta pada 1928. Jadi, selama itu pula, tidak ada peringatan apa pun untuk mengenang berlangsungnya kongres tersebut.

Pada 22 hingga 25 Desember 1928, di Ndalem Joyodipuran, Jogjakarta, terjadi peristiwa yang luar biasa. Kaum perempuan pribumi, sebanyak kurang lebih 600 orang, tergabung dalam berbagai perkumpulan seperti Putri Indonesia, Wanita Katholik, Wanita Utomo, Wanita Mulyo, Aisyiyah, Darmo Laksmi, dan Wanita Taman Siswa.

Di samping itu, ada organisasi-organisasi yang bersimpati kepada mereka, yaitu Jong Islamieten Bond, Jong Java, Sarekat Islam, dan lain-lain. Mereka semua hadir dalam pertemuan yang disebut sebagai Kongres Perempuan Yang Pertama di kota itu.

Kongres Perempuan I itu diilhami oleh Kongres Pemuda yang diselenggarakan tiga bulan sebelumnya di Batavia, tepatnya pada 28 Oktober 1928. Pada waktu itu lahirlah Sumpah Pemuda.

Kaum perempuan negeri ini telah bangkit! Zaman memang telah berubah. Tapi, penjajahan bangsa Belanda terhadap rakyat negeri ini masih tetap berlangsung. Dan, gejolak kaum pergerakan (de beweging) rupanya sulit untuk dibendung.

’’Zaman sekarang adalah zaman kemajuan. Sudah saatnya kita semua menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, agar supaya mereka tidak sekadar menjadi kanca wingking (pelengkap rumah tangga) saja. Selain memang harus menjadi orang nomor satu dalam urusan dapur, kita juga harus memiliki keyakinan bahwa kaum lelaki dan perempuan itu sejajar dalam kehidupan berumah tangga. Artinya, perempuan itu tidak harus menjadi lelaki. Perempuan tetaplah perempuan. Namun, derajatnya harus sama dengan kaum lelaki. Jangan sampai kaum perempuan direndahkan derajatnya seperti pada zaman dulu!”

Yang berbicara dengan suara lantang itu adalah Raden Ayu Sukonto, ketua kongres. Dia didampingi oleh dua orang tokoh wanita, yaitu Nyi Hajar Dewantara serta Suyatin.

Hasil Kongres

Salah satu dari hasil kongres yang utama adalah peleburan perkumpulan-perkumpulan perempuan itu dalam satu wadah yang diberi nama Perikatan Perempuan Indonesia. Namun, sesungguhnya masih banyak yang dibahas di dalam kongres tersebut.

Pertama, kaum reformis perempuan membentuk Gerakan Anti Permaduan (antipoligami) guna melawan budaya menikah lebih dari satu yang banyak dilakukan oleh para suami pada waktu itu.

Kedua, dalam agama Islam, perlu dilakukan reformasi Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, kaum perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menggugat suaminya atas tindakan kesewenang-wenangannya menceraikan sang istri, karena alasan ingin menikah lagi.

Keempat, dalam hal pendidikan, kaum perempuan masih jauh tertinggal dari kaum lelaki. Kelima, banyak janda dan anak-anak yang telantar hidupnya setelah ditinggal kawin lagi oleh suaminya. Keenam, Hingga saat itu, yang namanya kawin paksa dan perkawinan dini masih marak dilakukan.

Sembilan puluh empat tahun yang lalu, perempuan Indonesia sudah berpikiran sedemikian majunya. Mereka seakan-akan telah melampaui batas zamannya.

Peranan PID

Pada zaman itu, tak ada lagi perang kolonial yang dilakukan oleh KNIL (Koninklijke Nederlandsch Indische Leger) atau Bala Tentara Kerajaan Hindia Belanda.

Rakyat negeri ini mulai terbuka jalan pikirannya. Mereka tidak lagi melawan pemerintah Hindia Belanda dengan kekuatan senjata. Kaum intelek bumiputra sekarang lebih suka berjuang melalui jalur politik. Mereka mendirikan perkumpulan atau partai-partai. Mereka mengadakan rapat-rapat gelap, tuntutan-tuntutan, dan kalau tidak dipenuhi, mereka pun menghasut buruh agar melakukan pemogokan atau sabotase.

Sudah banyak pabrik milik partikelir yang gulung tikar gara-gara buruh-buruhnya mogok kerja. Kalau para buruh itu mogok, pasti ada yang menyuruh. Dan siapa yang menyuruh mogok kalau bukan kaum pergerakan yang sering disebut de beweging.

Padahal, pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan vergader verbod atau larangan untuk mengadakan rapat. Namun nyatanya, rapat-rapat gelap itu masih sering berlangsung. Pemogokan, pemboikotan, pemasangan pamflet-pamflet gelap yang berisi hasutan, dan penentangan terhadap pemerintah banyak ditemui.

Pada akhirnya, setelah melihat perkembangan politik di negeri ini yang semakin seru, pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk membentuk suatu satuan polisi rahasia. Satuan polisi ini bertugas mengamati kegiatan kaum pergerakan. Maka, dibentuklah PID atau Politieke Inlichtingen Dients, yaitu Dinas Intelijen Politik.

Orang-orang PID, baik yang pria maupun wanita, adalah ahlinya menyusup ke dalam perkumpulan. Mereka adalah orang-orang bumiputra juga. Namun, mereka adalah pengabdi pemerintah Hindia Belanda sejati. Mereka telah melalui gemblengan khusus, serta dididik untuk mempersetankan bangsanya sendiri!

Para anggota PID yang wanita juga menyusup dalam Kongres Perempuan I itu. Namun, mereka harus kembali ke markas dengan tangan hampa. Sebab, dalam kongres itu tidak ada secuil pun persoalan politik yang dibahas, kecuali upaya serius guna meningkatkan derajat kaum perempuan. Itu saja! (*)

---

*) DUKUT IMAM WIDODO, Penulis buku-buku: Hikajat Soerabaia Tempo Doeloe, Soerabaia In The Olden Days, Malang Tempo Doeloe, dan Monggo Dipun Badhog