alexametrics

Memahami Kebijakan Publik yang Sukses Besar

Oleh: M. Rizki Pratama *)
21 November 2019, 20:56:11 WIB

MENILAI capaian kebijakan publik pemerintah tidaklah mudah. Banyak variabel yang harus dipertimbangkan dan dianalisis. Misalnya, program pemerintah dinilai sukses besar, namun dilakukan dengan cara-cara yang kurang demokratis. Atau, program pemerintah terkesan berjalan di tempat, tetapi dilakukan secara partisipatif. Tentu penilaian akan menjadi sangat subjektif, bergantung siapa yang menilai dan rezim apa yang sedang berkuasa. Tentu hal tersebut bisa sangat destruktif ketika hanya ada saling menyalahkan antar-rezim pemerintah. Pendapat publik dapat terbelah yang akhirnya negara ini tidak mencapai apa pun. Menilai kebijakan publik haruslah objektif, apa pun rezimnya.

Kita sering melihat jargon ’’penak zamanku to’’ dengan potret Presiden Ke-2 RI Soeharto. Sekiranya potret dan teks tersebut hendak memperbandingkan kesuksesan pembangunan di era Orde Baru dengan era pascareformasi. Namun, perlu diingat bahwa situasi dan kondisi sudah jauh berbeda. Bukan perbandingan yang apple-to-apple atau perbandingan yang setara. Kesuksesan pembangunan Orde Baru bisa dikatakan sebuah keberhasilan kebijakan publik dalam level tertentu. Kita harus selalu melihat bahwa kebijakan di era Orde Baru masih berdampak hingga hari ini seperti gerakan dua anak cukup melalui program keluarga berencana (KB) ataupun kebijakan swasembada beras yang legendaris. Keduanya sulit ditiru kembali oleh era pemerintahan pascareformasi. Selain itu, ada bukti lain berupa hasil disertasi dari salah satu pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2019. Esther Duflo (1999) menyimpulkan bahwa program SD Inpres berhasil dalam mendongkrak partisipasi pendidikan dan pendapatan di masa depan.

Fakta-fakta tersebut membuat publik gelisah untuk menilai performa pemerintah selama ini. Akan tetapi, kita harus kembali ingat faktor-faktor penentu kesuksesan kebijakan dan program di masa Orde Baru sudah sangat berbeda dengan hari-hari ini. Kondisi demokratis dan arus informasi yang fantastis menjadikan publik lebih cepat untuk menilai performa pemerintah secara serampangan karena bebas berpendapat, tetapi dengan sumber informasi yang tidak terbatas dengan kondisi defisit literasi. Tentu sangat berbahaya dengan mudah menyalahkan pemerintah secara brutal dan habis-habisan seperti yang terjadi di dunia media sosial kita, namun kontribusi sebagai warga negara masih minimalis. Kritik adalah sah-sah saja, namun disertai argumen yang logis dan etika sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai publik awam untuk menilai kesuksesan kebijakan dan program publik dari pemerintah? Sehingga dapat kita dorong terus jika manfaatnya memang berdampak atau diterminasi/dihentikan ketika lebih banyak mudaratnya yang menyusahkan publik.

Pengalaman negara-negara di dunia menunjukkan bahwa kebijakan dan program publik yang saling direplikasi atau dicontoh oleh negara-negara lainnya dapat dikatakan sebagai kebijakan yang sukses. Beberapa kebijakan publik di negara-negara lain terus dicoba untuk direplikasikan ke tempat lain. Misalnya, beberapa yang populer adalah bolsa familia (program pemberian dana tunai ke keluarga kurang mampu) di Brszil, the comprehensive school system (persokoulu) di Finlandia, hingga e-government di Estonia. Ketiganya masih sangat sering menjadi rujukan kebijakan publik, terutama di negara-negara berkembang.

Muncul dimensi penting yang dapat dipertimbangkan untuk menilai kesuksesan kebijakan publik. Compton & Hart (2019) menjelaskan tiga variabel penting yang dapat digunakan berdasar kesuksesan kebijakan publik dari pengalaman 16 kebijakan publik dari 16 negara pula. Pertama, menghasilkan manfaat sosial yang luas. Kedua, memiliki desain, pengambilan keputusan, serta delivery yang solutif dan terlegitimasi. Ketiga, memiliki kinerja yang berdaya tahan (sustain) pada jangka waktu tertentu.

Ketiganya harus ada tanpa terkecuali sehingga jika ada kebijakan tanpa salah satu dimensi tersebut, dipastikan kurang dapat dikatakan merupakan kebijakan publik yang sukses besar. Dalam konteks Indonesia, tiga hal tersebut masih dirasa kurang. Sebab, republik ini memiliki kekhasan dengan diversitas yang ekstrem sehingga menyebabkan kompleksitas kebijakan publik yang lebih sulit untuk diukur. Perlu ditambahkan sementara ini adalah dimensi kepekaan dan responsif pada inklusivitas sehingga tidak ada satu pihak yang lemah ditinggalkan dalam kebijakan publik serta harus tidak ada korupsi yang sering kali menjadi faktor utama kegagalan kebijakan publik di Indonesia.

Selain itu, kebijakan publik di Indonesia disertai masalah mendasar yang seharusnya sudah selesai seperti analisis sederhana dari Rakhmani dan Sakhiyya (2019) menunjukkan kesalahan perumusan kebijakan publik di Indonesia, yaitu sebagian besar didasari oleh teori yang lemah, tanpa tradisi yang kuat oleh review sejawat, dan disertai dengan ancaman kebebasan akademik. Tentu argumen tersebut menambah kompleksitas tentang bagaimana menilai kebijakan publik di Indonesia.

Kebijakan publik kita sejauh ini kurang dianalisis dan dievaluasi secara mendalam, bukan soal politik mana yang menang dan mana yang kalah. Baru ada kritik-kritik tajam ketika situasi politik menghangat menjelang ajang kandidasi politik rutin. Kita harus terbiasa mengatakan bahwa kebijakan publik dengan rezim tertentu adalah berhasil atau gagal sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Buka data dan buka metodenya, lalu kritik setajam-tajamnya untuk memperbaiki kebijakan publik, sehingga manfaat sumber daya publik tidak terbuang sia-sia oleh kesalahan sepele pembuat kebijakan publik.

Di masa mendatang, seharusnya publik tidak dibuat bingung dengan klaim-klaim serampangan ketika menjelang ajang kandidasi dalam jenis apa pun. Rata-rata justru menjadi pseudo sains karena tidak jelasnya metode yang digunakan dan bahkan tidak jarang adalah hoax untuk menjatuhkan lawan politik. (*)


*) M. Rizki Pratama, Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads