Sudahlah, Jangan Banyak Gimmick

JawaPos.com - KPU tidak memiliki landasan hukum untuk memublikasikan nama-nama caleg mantan koruptor. Apakah itu mengumumkan melalui media massa atau media apa pun. Semua sosok caleg eks napi koruptor sudah menjalani hukuman masing-masing. Termasuk saya. Jadi, ini hanya bentuk pencitraan untuk menutupi ketidakcakapan penyelenggara pemilu dalam men­jalankan tugas.

KPU hanya mencari sensasi. Ini kegenitan semata. Sebenarnya masih banyak pekerjaan substansial terkait kepemiluan yang mesti diselesaikan dengan sempurna. Namun, KPU malah mengalihkan ke masalah lain. Yakni, mengumumkan caleg mantan napi.

Alhamdulillah, pada 2014 saya terpilih sebagai anggota DPRD DKI. Padahal, menjelang Pemilu 2014, isu ini juga diembuskan. Toh, saya akhirnya tetap terpilih. Karena itu, kenapa mesti diumumkan? Apa landasan hukumnya? Bagi saya tidak ada. Karena itu, saya anggap penyelenggara pemilu berjalan tanpa landasan hukum yang jelas. KPU adalah pelaksana undang-undang. Jadi, jalankan saja apa perintah aturan main yang sudah ada. Sudahlah, tak perlu banyak ber-gimmick.

Penyelenggara pemilu harus fokus menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT). Saya menilai, persoalan data pemilih tersebut masih karut-marut. Hingga kini, saya masih mempersoalkan validitasnya. Tidak perlu ambil sampel jauh-jauh. Hari ini saya baca, di Jawa Timur masih proses perbaikan sampling DPT. Ini kan masalah krusial. Akurasi pemilih itu merupakan mahkotanya pemilu.

Di Jakarta juga masih ada persoalan yang belum tuntas. Yakni, masalah orang gila atau gangguan disabilitas mental yang boleh memilih. Ini kan aneh. Masak orang gila bisa menggunakan hak suaranya. Saya bertanya kepada KPU, bagaimana menilai orang gangguan disabilitas mental itu untuk memilih. Jika ada, tolong ajari kami agar bisa mengajak mereka memilih Partai Gerindra.

Artinya, ini kelemahan KPU yang ingin ditutupi dengan isu-isu seksi. Selanjutnya, saya akan meminta kepastian pendistribusian surat suara, undangan pemilih (C6), dan formulir. Saya ingin dan memastikan semua itu bisa diterima dengan baik dari Aceh hingga pedalaman Papua. Ini masalah serius.

Namun, jika memang rencana mengumumkan mantan napi eks koruptor sudah bulat, silakan saja lakukan. Itu kan hak sebagai penyelenggara pemilu. Namun ingat, KPU sudah salah di awal, sejak melarang mantan eks koruptor ikut nyaleg. Buktinya, saya memenangi gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Bahkan, Mahkamah Agung (MA) telah mencabut ketentuan tersebut.

Artinya, sebagai penyelenggara pemilu, harus hati-hati mengeluarkan kebijakan. Agar tak salah langkah. Saya sampaikan, fokus saja melaksanakan aturan main sesuai undang-undang. Sukseskan hari coblosan 17 April 2019. Jika tidak ada kecurangan, Prabowo-Sandi akan menang. Makanya, saya minta KPU wajib melindungi hak konstitusional warga untuk memilih. DPT harus sempurna. 

Catatan:

Taufik adalah mantan anggota KPU DKI Jakarta yang pernah terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga pada Pemilu 2004. Dia divonis 18 bulan penjara karena dianggap merugikan negara sebesar Rp 488 juta. Saat ini Taufik menjabat wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

*) Caleg DPRD Jakarta dari Partai Gerindra