Covid-19 dan Transformasi Ekonomi RI

SEJAK WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret lalu, semua negara serius meminimalkan berbagai dampak yang ditimbulkan. Hal inilah yang menjadikan demand produk alat kesehatan (ventilator, termometer, bahkan masker) mendadak meningkat. Sesuai hukum ekonomi, harga produk-produk tersebut di atas merangkak naik seiring langkanya di pasar.

Banyak pihak yang meragukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sudah menjadi rahasia publik akan ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku obat dan alat kesehatan (hampir 90 persen). Ketika India memutuskan lockdown sejak 24 Maret, Menperin menyatakan produksi industri obat-obatan nasional langsung terdampak. Bahkan, menteri BUMN secara terbuka menyampaikan peran para mafia besar di bidang kesehatan yang menjadikan Indonesia sibuk mengimpor daripada memproduksinya secara mandiri.

Namun, dalam dua bulan terakhir, banyak berita yang menjanjikan. Industri besar maupun UKM mulai memproduksi masker atau hand sanitizer, menjadikan harga mendekati normal. Ketika ventilator menjadi rebutan global dengan harga yang membubung tinggi, prototipe ventilator yang dikembangkan peneliti dari ITB, UI, BPPT, dan swasta (PT Dharma) sudah memasuki uji ketahanan di BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan) Kemenkes. Begitu juga robot perawat yang dikembangkan ITS dan Unair (Raisa), vaksin Covid-19 yang dikembangkan Unair, UGM yang mengembangkan pengujian sampel swab, maupun IPB dan UI yang mengembangkan obat herbal anti-Covid-19 sangatlah menjanjikan.

Bagaimana strategi Indonesia agar mandiri dan berdaya saing di bidang kesehatan?

Catching-up Strategy

Secara umum, catching-up merupakan kemampuan sebuah negara dalam mempersempit selisih produktivitas dan pendapatan per kapita dengan negara maju. Catching-up terjadi dengan memfokuskan pada industri strategis dengan nilai tambah tinggi dan berkontribusi signifikan yang mampu menggerakkan ekonomi negara.

Catching-up merupakan proses evolusi dan membutuhkan komitmen pemerintah untuk berinvestasi. Laporan McKinsey Global Institute (2019) menunjukkan bahwa Tiongkok butuh waktu 13 tahun untuk technological catch-up guna menjadi produsen terbesar LCD di dunia (pangsa pasar + 28 persen pada 2016). Jepang memulai kembali produksi mobil penumpang pada 1953 dan 14 tahun kemudian menjadi produsen terbesar kedua otomotif dunia. Korea Selatan membutuhkan 15 tahun untuk menjadi produsen terbesar memory chip dengan pangsa pasar + 40 persen pada 1998. Adapun Taiwan membutuhkan 21 tahun untuk menjadi penguasa integrated circuit (IC) di pasar global dengan pangsa pasar + 40 persen pada 1996.

Dalam artikelnya di Research Policy, Lee and Malerba (2017) mengajukan empat tahapan evolusi sebuah negara melakukan technological catching-up. Tiongkok (mengikuti Jepang dan Korea Selatan) sedang berupaya dengan programnya, Made in China 2025, untuk menjadikan 10 industri strategisnya memimpin di dunia. Pertama, entri dengan menjadi first-tier suppliers yang mengandalkan biaya rendah dengan buruh murah dan skala ekonomi yang besar. Kedua, gradual catch-up dengan meluncurkan produk berkualitas rendah untuk melayani pasar domestik yang sangat besar akan white goods dan produk berteknologi tinggi lainnya. Ketiga, forging ahead dengan menginvestasikan kembali pendapatan yang didapat dari tahap kedua untuk R&D. Besaran domestic demand akan menjadikan pendapatan membesar dan kemampuan untuk menciptakan inovasi yang hampir menyamai, setara, bahkan melebihi incumbents sangat mungkin terjadi (sebagaimana yang dialami Huawei atau Haier). Keempat, falling behind bila negara atau perusahaan baru mampu membuat produk inovatif dengan lebih efektif dan efisien.

Industri Strategis

Tidak semua sektor industri akan mampu dimasuki oleh sebuah negara dan mendapatkan technological catching-up, dan ini konsisten dengan saran Michael E. Porter agar fokus pada sektor teknologi yang bernilai tambah tinggi agar terhindar dari mediocrecity dan berdaya saing tinggi dalam jangka panjang. Sebagai contoh, India memang gagal dalam melakukan catching-up di industri telekomunikasi, namun sangat berhasil dalam industri farmasi. Sedangkan Brasil dan Thailand sukses catching-up dalam agroindustri, namun gagal dalam industri farmasi. Meskipun Tiongkok sangat berhasil dalam catching-up di industri otomotif dan telekomunikasi, mereka kurang berhasil dalam industri semikonduktor.

Namun, yang menjadi kesamaan adalah kesuksesan catching-up tergantung pada kemampuan perusahaan dalam belajar dan mengembangkan kemampuannya, khususnya mengakses teknologi yang dimiliki oleh perusahaan asing (menjadi original equipment manufacturing/OEM), kemudian menyelaraskan kebutuhan pengetahuan yang ada dengan riset-riset yang perlu dilakukan bersama perguruan tinggi lokal. Selain akan menyuplai paten di masa depan, keberadaan trained human capital yang siap dipekerjakan adalah keniscayaan agar catching-up strategy yang dijalankan berhasil. Dan yang utama adalah market size Indonesia besar (#7 dalam Global Competitiveness Report dari World Economic Forum 2019) memberikan jaminan skala ekonomi bagi perusahaan Indonesia untuk belajar, membangun kapabilitas, dan tumbuh besar.

Penutup

Isu kelima yang menjadi fokus Kabinet Indonesia Maju pada pidato pengangkatan Presiden Jokowi adalah transformasi ekonomi. Berubah dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi manufaktur dan jasa modern yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. Berdaya saing dengan nilai tambah tinggi merupakan kunci sukses bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap, visi yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024.

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Indonesia secara tidak langsung melakukan catching-up strategy pada industri kesehatan. Dari empat tahapan di atas, saat ini kita langsung memasuki tahapan kedua dan tentu pasar domestik yang besar bisa menjadi peluang untuk mencapai skala ekonomi dan segera memasuki pada tahapan ketiga, forging ahead. Diperlukan kajian strategis yang komprehensif berdasar linkage effect, value added, dan market potentials dari industri strategis lain yang akan disasar agar transformasi ekonomi Indonesia membebaskan dari middle income trap.

Kemandirian ini membutuhkan policy yang suportif agar industri kesehatan berkembang dan mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun global. Defisit BPJS juga akan dapat diminimalkan. Sebagaimana Tiongkok membuat policy terkait foreign direct investment (FDI) dengan mengharuskan transfer teknologi ke perusahaan lokal, pendapatan ekspor yang tidak boleh dibawa keluar sebelum 3 tahun, insentif pajak dan bunga bagi pengusaha lokal yang akan memproduksi teknologi tinggi, maupun kewajiban menggandeng universitas untuk melakukan R&D secara bersama (speed-up transfer teknologi) adalah beberapa policy yang dapat dilakukan oleh pemerintah. (*)

---

*) Badri Munir Sukoco, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=lcgjvICMfF4

https://www.youtube.com/watch?v=5OAiwA7ZNvQ

https://www.youtube.com/watch?v=2Y86hriE71A