Kampus Merdeka dan Daya Saing Bangsa

PENDUDUK dunia saat ini mencapai 7,8 miliar dengan 3,3 miliar orang telah memiliki pekerjaan. Menariknya, World Economic Forum (WEF) memproyeksikan bahwa lima tahun ke depan separo dari pekerjaan yang ada akan digantikan mesin (tahun 2018 telah mencapai 29 persen). Selamat datang di era Revolusi Industri 4.0.

Lebih lanjut, Bernadette Wightman (managing director British Telecom Group) menyatakan bahwa pada 2022 akan ada 75 juta pekerja yang digantikan mesin di negara-negara anggota G20, namun pada saat yang sama akan ada 133 juta pekerjaan baru yang ditawarkan pada industri yang baru tumbuh.

Yang pasti, apa pun jenis pekerjaan yang dimiliki saat ini membutuhkan keterampilan (skills) baru agar bisa berdaya saing. Hal itulah yang menjadikan WEF tahun ini meluncurkan inisiatif reskilling revolution –revolusi yang memastikan orang di seluruh dunia memiliki pendidikan, training, dan keterampilan yang sesuai dengan permintaan dari perubahan-perubahan yang ada pada pekerjaan, baik saat ini maupun untuk mempersiapkan pekerjaan di masa depan, yang mana sebagian besar saat ini masih belum ada. Kenapa? Untuk mengurangi gap antara golongan kaya dan miskin serta menciptakan dunia yang damai dan sejahtera.

Target yang dicanangkan dalam WEF Annual Meeting (21–24 Januari 2020) adalah 1/3 dari pekerja saat ini (1 miliar orang) akan mengikuti program reskilling di seluruh dunia. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan Indonesia?

Daya Saing Global

Dalam Global Competitiveness Report (GCR) yang dikeluarkan WEF, tahun 2019 Indonesia berada pada urutan ke-50 dunia, turun 5 posisi dibandingkan pada 2018. Posisi pertama diduduki Singapura. Tidaklah mengherankan jika proyeksi income per capita mereka akan tertinggi di dunia pada 2030. Malaysia turun dua posisi ke urutan ke-27 dunia. Hal yang juga dialami Thailand turun ke peringkat ke-40 dunia. Posisi tertinggi Indonesia dicapai pada periode 2014–2015, yakni #34 dunia. Ranking GCR ini sangatlah penting, bahkan menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan, dikarenakan korelasi yang tinggi antara ranking daya saing bangsa dan income per capita yang dimiliki.

Dari 12 indikator, skills merupakan indikator ke-6 yang digunakan. Indonesia ditempatkan pada #65 dunia, sedangkan Malaysia menempati urutan 30 dunia dan Singapura tetap yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN (#19 dunia). Posisi ini tentu tidaklah permanen. Dan bila Indonesia gagal mengantisipasi dan mengembangkan skills apa yang dibutuhkan di masa datang, dapat dipastikan lepas dari middle income trap dan status negara maju pada 100 tahun merdeka nanti akan lepas.

Skills yang Dibutuhkan

Alec Ross dalam bukunya, Industries of the Future (2016), menyatakan bahwa pekerjaan di masa depan membutuhkan kemampuan programming yang dikombinasikan dengan interdisciplinary learning karena dibutuhkan pemecahan akan masalah yang semakin kompleks. Selain itu, kemampuan social mobility dengan cultural intelligence yang tinggi akan menjadikan pekerja di masa depan dapat bersaing dan bekerja sama sebagai masyarakat global.

Prediksi yang sama juga disampaikan WEF dalam kajian yang mereka lakukan pada 2016 maupun kajian-kajian lain yang dilakukan Forbes atau PricewaterhouseCoopers (PwC). Human attribute skills akan sangat dibutuhkan di masa depan dan tidak tergantikan oleh mesin: creativity, complex problem solving, emotional intelligence, critical thinking, active learning with a growth mindset, judgment and decision making, interpersonal communication skills, leadership skills, cultural intelligence, service orientation, dan embracing change.

Rekomendasi

Dalam pidato kemenangan sebagai capres terpilih setelah Pilpres 2019, Joko Widodo menjanjikan lembaga manajemen talenta untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini dipertegas dalam pidato pengangkatan beliau sebagai presiden RI dengan menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama dan pertama sebagai program kerja Kabinet Indonesi Maju. Sebagian janji tersebut menjadi ranah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim.

Kebijakan kampus merdeka yang dicanangkan Mendikbud Nadiem sejalan dengan inisiatif reskilling revolution yang disepakati pada Annual Meeting WEF awal tahun ini. Jutaan tenaga kerja Indonesia yang perlu di-reskilling maupun upskilling tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun perguruan tinggi (PT), namun melibatkan stakeholders yang relevan perlu dilakukan; khususnya industri yang nanti akan atau telah mempekerjakan mereka. Sebab, tidak ada one-size-fits-all solution dan tidak ada satu organisasi yang dapat melakukannya selain kolaborasi antara pemerintah, PT, dan industri. Yang dijadikan target reskilling program tentu mereka yang sedang atau belum bekerja pada usia produktif maupun angkatan kerja di masa depan.

Kita bisa belajar dari apa yang dilakukan negara-negara lain, misalnya Denmark, yang menyediakan anggaran USD 500 juta setahun untuk upskilling dan training bagi 2,8 juta penduduknya yang bekerja. Atau yang dilakukan USA dengan menggandeng lebih dari 400 perusahaan terkemuka dalam Pledge to America’s Workers untuk melakukan reskill terhadap 15 juta penduduknya.

Mendikbud dengan otoritas yang dimiliki perlu mewajibkan PT untuk bekerja sama lebih intens dengan industri dan stakeholders terkait untuk bahu-membahu terlibat dalam reskilling revolution program. Dan tentu menjadikan key performance indicators (KPIs) bagi semua PT agar skills tersebut di atas menjadi luaran dari lulusan untuk Indonesia yang berdaya saing. (*)