Problem Lemahnya Pengawasan

JawaPos.com - Potensi kecurangan selalu ada dalam setiap penyelenggaraan ujian nasional (unas). Termasuk yang berbasis komputer (UNBK). Misalnya, laporan yang baru muncul mengenai beredarnya foto soal UNBK yang disebar peserta ujian melalui aplikasi LINE.

Situasi tersebut mempertegas bahwa problem unas sampai saat ini adalah pengawasan. Ketika ujian masih menggunakan kertas, pengawasan yang lemah memicu kebocoran soal ujian. Dari soal ujian yang bocor itulah kemudian dibuat kunci jawabannya.

Demikian pula ketika mayoritas ujian menggunakan komputer. Ruang terjadinya pelanggaran atau kecurangan tetap terbuka. Lagi-lagi disebabkan lemahnya pengawasan. Foto soal ujian yang beredar di LINE menunjukkan bahwa pengawasan oleh petugas di ruang ujian kurang maksimal.

Pengawasan perlu diperkuat. Salah satunya, pengawasan UNBK dengan menggunakan CCTV atau kamera pengawas. Bahkan bisa dimonitor secara nasional. Diawasi langsung oleh tim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan begitu, kesempatan untuk berbuat curang bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan.

Pelaksanaan pengawasan unas atau UNBK tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada guru. Bukan berarti tidak memercayai guru. Namun, guru atau sekolah juga memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan UNBK. Di antaranya, mendapat nilai rata-rata setinggi-tingginya sehingga bisa dicap sebagai sekolah yang berhasil.

Penyediaan CCTV sebagai media pengawasan UNBK dan dipantau secara nasional bukan hal yang mustahil. Apalagi jika pelaksanaan UNBK sudah terintegrasi antara SMP, SMA, dan SMK. Artinya, komputer di SMP bisa digunakan siswa SMA atau sebaliknya.

Dengan integrasi tersebut, tentu tidak dibutuhkan banyak komputer atau ruang ujian. Pengadaan CCTV tidak begitu besar, tetapi dampaknya akan cukup signifikan. Yakni, pelaksanaan ujian yang benar-benar berkualitas. Hasilnya pun menunjukkan kemampuan siswa apa adanya.

Selain itu, yang perlu dicermati adalah masa setelah pelaksanaan unas. UNBK pada dasarnya adalah media untuk memetakan kondisi kualitas pendidikan. Setelah hasilnya diketahui, bisa dilakukan intervensi perbaikan bagi sekolah yang belum baik.

Hanya, saya belum melihat intervensi kualitas pendidikan berbasis nilai ujian nasional. Misalnya, pada rata-rata nilai siswa di daerah tertentu yang rendah, harus dilihat langsung apa penyebabnya. Sebab, bisa jadi gurunya kurang. Atau, layanan penunjang pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang tidak memenuhi.

Saya tegaskan, ketika ada sekolah yang nilai unasnya jeblok, jangan langsung sekolah itu dicap gagal. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus melihat lebih dalam apa penyebabnya. Kemudian, dicarikan solusi yang sesuai.

Disarikan dari wawancara dengan Hilmi Setiawan