Suara Politik Emak-Emak dalam Gerakan Sosial Baru

Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)

DALAM kurun sepekan di akhir bulan (25-29 Agustus 2025) aksi demonstrasi, di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), banyak media sosial merekam aksi dan orasi yang dilakukan oleh “emak-emak”. Tampak mereka sangat bersemangat berdemo. Ini bukan tentang politik partisan, tetapi tentang sesuap nasi, tentang mahalnya harga beras, telur, uang kuliah di perguruan tinggi, dan naiknya pajak yang harus mereka bayar. Suara mereka merupakan alarm peringatan bagi sebuah bangsa, bahwa kesejahteraan sosial rakyatnya sedang terancam.

Gerakan Sosial Baru

Kehadiran emak-emak dan driver ojek online (ojol) di tengah peserta demonstrasi yang biasanya didominasi oleh mahasiswa dan buruh, mencerminkan bahwa mereka berdemo bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Mereka berkumpul dan berorasi berharap suara mereka didengar oleh para penguasa yang mengklaim diri mereka sebagai wakil rakyat. Namun, kenyataan pilu menimpa Affan yang gugur di tangan oknum aparat yang tampak secara sengaja menggilas tubuh Affan dengan dalih mengamankan massa. 

Mengapa emak-emak yang biasanya sibuk di dapur atau di ruang domestik lain mau turun ke jalan? Salah satu jawabannya pasti karena naluri keibuan mereka. Mereka adalah pengelola keuangan keluarga. Merekalah yang merasakan langsung betapa tipisnya selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Mereka turut beraksi bukan karena direkayasa atau dipaksa. Mereka secara spontan berpartisipasi penuh kesadaran oleh karena jengah dengan perilaku wakil rakyatnya yang jumawa di tengah letupan tekanan ekonomi yang semakin susah. 

Emak-emak dan driver ojol, merupakan kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal. Mereka bekerja tanpa baju seragam, mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga yang paling rentan terdampak berbagai krisis ekonomsi social. Jadi, kalau mereka dengan secara alamiah turut serta dalam aksi demo ini dapat kita pahami sebagai gambaran kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan social ekonomi sebagaimana janji mereka saat kampanye dulu. Karena sesungguhnya kesejahteraan social yang hakiki adalah Ketika negara hadir memastikan harga kebutuhan pokok stabil, tidak banyak PHK terjadi di mana-mana, terciptanya lapangan pekerjaan, biaya Kesehatan dan Pendidikan terjangkau, dan system jaminan social yang komprehensif. Negara jangan merasa cukup memberi kesejahteraan melalui program bantuan social tunai dan bansos dalam bentuk lain yang sifatnya justru berdampak pada ketergantungan dan penyalahgunaan. 

Menurut teori Gerakan social baru (New Social Movement) aksi emak-emak dan driver ojol dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang logis dan modern.  Ini berbeda dengan Gerakan social lama yang dipicu pada konflik kelas di pabrik (buruh vs. majikan), namun ini berangakat dari identitas kulturalnya sebagai ibu rumah tangga untuk memperjuangkan hak atas kualitas hidup yang mendasar. Mereka bersuara bukan untuk menuntut kepemilikan alat produksi, mereka hanya menuntut keadilan dan kesejahteraan social. Mereka hanya ingin harga kebutuhan pokok terjangkau. Mereka adalah konsumen tetap dalam mengakses kebutuhan dasar keluarga. Mereka ingin memastikan keluarganya tetap sehat dan sejahtera.

Kematian Affan dan korban tewas lain dari aksi demonstrasi sepanjang pekan akhir di bulan Agustus 2025, serta turunnya emak-emak di jalanan seharusnya dijadikan sebagai cambuk bagi kita semua, terutama para pembuat kebijakan, pejabat, wakil rakyat, dan aparat. Hendaknya mereka tidak takut dan teramat represif, karena suara mereka yang demonstrasi  adalah suara keluarga Indonesia yang menunjut keadilan dan kesejahteraan social. Mereka bukan pengacau stabilitas. Mereka adalah rakyat. Mari jadikan kematian para korban dan keberanian para emak sebagai titik balik untuk membangun Indonesia yang tidak hanya kuat ekonominya, tapi juga berperikemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Bagi emak-emak, gambaran hidup sulit saat ini yang setiap pagi mereka harus menghitung kecukupan biaya untuk makan sekeluarga, biaya transportasi dan lainnya. Tapi ironi terpampang nyata di saat para wakilnya di DPR sana justru ingin menaikkan gaji dan tunjangan lainnya. Sementara mereka telah amat sangat berkecukupan, hidup dalam kemewahan, namun kalimat dan pernyataanya mengandung kata-kata yang jauh dari sopan.

Jika sebuah negara diibaratkan sebagai keluarga,   maka pemerintah adalah orang tua, dan rakyat adalah anak-anaknya. Demo yang dilakukan oleh emak-emak ini ibarat seorang ibu yang terpaksa melawan suaminya karena uang belanja yang diberikan tidak lagi cukup untuk menyekolahkan anak dan memberi mereka makan bergizi. Jadi bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebuah tuntutan dan keputusasaan untuk menyelamatkan keluarga. Emak-emaklah yang tahu angka kenaikan harga minyak goreng misalnya, yang dalam setahun kenaikanya 40% sementara upah harian hanya naik 5%.

Hak Konstitusional

Sebagai negara demokratis, Indonesia semestinya menganut sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abaraham Lincoln). Maka semestinya negara Indonesia memberi kesempatan dan ruang bagi rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi, kritikan, dan tuntutan. Pejabat dan aparat hendaknya memberi ruang, mendengarkan, mau turun bertemu peserta demonstrasi, dan tidak melakukan tindak represif. Bukankah peserta demo memiliki kebebasan untuk melakukan orasi, aksi teatrikal, maupun pertunjukan lain dengan tujuan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Yang terjadi saat ini, mereka menjadi brutal dan membabi buta bahkan anarkis, karena mereka marah atas hilangnya nyawa kawan mereka karena ulah aparat.

Jadi, untuk semua kita atas nama rakyat, kita boleh berunjuk rasa. Ia adalah hak konstitusi kita yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 dan UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Demonstrasi merupakan implementasi demokrasi, yang harus dijaga dari segala bentuk anarki dan Tindakan “vandalisme”.

Kepada orang tua kita, yakni Pemerintah baik di tingkat legislatif dan eksekutif, kiranya dapat melakukan hal-hal berikut: Pertama, revisi atau reformasi subsidi yang tepat sasaran. Alokasi subsidi sebaiknya dikonsentrasikan ke kebutuhan pokok yang langsung meringankan beban emak-emak di pasar; Kedua, Pemerintah hendaknya memberikan penguatan system jaring pengaman sosial dengan memperluas cakupan dan nilai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tepat sasaran dan tanpa pemotongan; Ketiga, pemerintah semestinya juga memberikan perlindungan kepada pekerja informal. Yaitu melalui percepatan implementasi skema jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang terjangkau dan adaptif untuk driver ojol dan pekerja informal lainnya, termasuk jaminan hari tua dan kecelakaan kerja;

Terakhir, pemerintah dapat membuka kanal dialog yang lebih inklusif, misalnya dengan membentuk forum tetap yang melibatkan ibu-ibu PKK (emak-emak), organisasi Ojol, asosiasi pedagang, dan asosiasi buruh informal lain. Ini penting, kematian Affan tidak boleh sia-sia. Ia harus menjadi katalis bagi lahirnya kebijakan sosial yang lebih adil yang dapat merangkul semua elemen masyarakat kecil yang rentan dalam lingkup ekonomi dan sosial. ***

*) Penulis adalah dosen Prodi Kessos, FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta