Bahaya Politik Otoritarian Indonesia

EFFNU SUBIYANTO

DARI luar kelihatannya tidak ada hujan tidak ada angin saat Ketua Umum Partai Golkar mundur dari posisinya per 11 Agustus 2024. Dia ingin fokus pada tugas di kementerian. Kendati menegaskan tidak ada motif politik lain, alasan itu sangat sumir mengingat suksesi nasional hanya sebulan lagi. Fokus kerja menteri yang bagaimana yang membuat seorang ketua umum partai harus mundur?

Langkah Airlangga ini tentu mempunyai konektivitas dengan suksesi kepresidenan 2024 sebentar lagi. Sinyalemen kini bermunculan, antara lain kandidat ketua umum pengganti Airlangga, misalnya Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak berlebihan jika beberapa pihak menyebut Indonesia kini memasuki babak baru era otoritarian. Jika Soeharto memerlukan 33 tahun sampai pada titik kulminasi otoriter tahun 1998, para ahli mengamati bahwa pemerintahan Jokowi hanya memerlukan 9 tahun saja untuk berada pada titik yang sama dengan Soeharto.

Bahkan, koran berpengaruh Amerika Serikat (AS) New York Times pada artikelnya hari Minggu (7/1/2024) memasang judul ”For Indonesia’s President, a Term Is Ending, but a Dynasty Is Beginning”. Itu menunjukkan apa yang terjadi pada demokrasi di Indonesia kini sudah menjadi perhatian dunia.

Fenomena ini sangat mencemaskan, mengapa model pemerintah yang semula dikenal sederhana dan merakyat, kini berubah total menjadi model yang memiliki sejarah dibenci rakyat Indonesia. Kisah begitu powerful-nya istana juga dibuka oleh mantan menteri-menteri periode Jokowi dan pimpinan KPK yang menceritakan tekanan istana untuk kepentingan tertentu. Berangkat dari indikasi ini, kini isu otoritarian muncul kembali.

Salah Tafsir

Tingginya rasa percaya diri sebuah rezim dengan memproklamasikan dirinya sebagai yang terbaik sebetulnya didasari dari perasaan percaya diri dan kebanggaan yang berlebihan. Sikap ini lebih ke perasaan self overconfidence atau kebanggaan berlebihan. Harus dipahami bahwa keberhasilan pemerintahan adalah karena kolaborasi, bukan karena kinerja individu. Pada konteks Indonesia, klaim keberhasilan sebetulnya hasil kolaborasi oligarki kekuasaan yang dibentuk sendiri. Dukungan semu itu berasal dari parlemen dan dari lembaga-lembaga tinggi lainnya, baik sipil maupun nonsipil yang memang sudah didesain. Pejabat-pejabat ini serentak berteriak mengelu-elukan dinasti karena motif kekuasaan dan akhirnya dimaknai oleh rezim yang berkuasa sebagai justifikasi kesempurnaan kepemimpinan dan akhirnya menciptakan kekuasaan otoritarian.

Pascareformasi 1998, disusul tiga periode kepemimpinan, tujuan reformasi untuk prorakyat sebetulnya sangat minim. Dari Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, disusul Presiden SBY, jalannya pemerintahan sebetulnya masih tahap konsolidasi untuk meletakkan fondasi menuju cita-cita reformasi, yaitu kesejahteraan rakyat. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk pada era ini dengan turunannya yang termasyhur, yakni BPJS Kesehatan dan Jamsostek. Belum ada bibit-bibit otoritarian karena semua mantan presiden tidak menciptakan suksesor dari keluarga dan anak-anaknya.

Yang perlu dipahami bahwa negeri ini tidak mengalami kemandekan bernegara, namun masih berproses. Tata kelola masih dibenahi, regulasi masih dilengkapi, pelayanan rakyat dalam proses penyederhanaan, dan akhirnya infrastruktur juga masif dibangun. Pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan SBY memiliki keunggulan di eranya masing-masing. Mereka juga berhasil memperbaiki bangunan dan konstruksi fisik serta nonfisik Indonesia pada era permulaan reformasi. Jika saat reformasi adalah titik nol dan standar negara berhasil adalah 10, era Gus Dur bisa jadi masih 2. Skor Megawati bisa jadi masih 3, sementara SBY di titik 4. Ini masih berproses menuju titik 10 yang menjadi cita-cita bernegara.

Pemerintahan Jokowi sejatinya melanjutkan proses dan bukan tiba-tiba unggul sendiri. Tentu ada peran Gus Dur, Megawati, dan SBY untuk meletakkan fondasi menuju pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan sekarang ini pada era Jokowi. Jadi, narasi-narasi kampanye politik bahwa sektor ini dibangun karena hanya Jokowi tentu berlebihan dan menyesatkan. Narasi-narasi itu misalnya ”terima kasih Bapak Jokowi, tol ini sudah dibangun”, demikian pula ”terima kasih Bapak Jokowi, sertifikat ini akhirnya dibagikan”, dan masih banyak lagi. Klaim ini sama sekali tidak memperhitungkan proses. Celakanya, jika narasi narsisme tersebut menjadi bumerang, presiden kian lupa diri karena terninabobokan pujian dan dampaknya adalah pelanggaran serius yang tidak pernah disadarinya.

Penyokong Otoritarian

Jadi, siapa sebenarnya pemicu dan penyokong utama otoritarian? Maka, jawabannya adalah para pendukung dan spekulan politik yang mencoba mengail keuntungan. Pihak ini tidak akan rugi jika tujuannya gagal. Pihak yang rugi adalah penguasa yang salah tafsir itu sendiri karena akan berhadapan langsung dengan rakyat. Yang jelas, jika yang disuarakan spekulan politik terjadi, spekulan ini menjadi untung karena memiliki bukti sudah berkeringat dan balasannya adalah transaksi kekuasaan. Inilah yang menjadi toksin utama demokrasi.

Perjalanan politik Indonesia memang mencemaskan. Ada sinyalemen menyebut karena pengaruh tradisi kekuasaan Jawa. Bahwa kekuasaan itu dilahirkan bukan karena proses kepemimpinan. Sebagian yang lain menyebut karena berbagai faktor, misalnya sakit hati yang lama dipendam.

Perjalanan kekuasaan Presiden Jokowi memang spekulatif karena menunjukkan tensi memanas di ujung akhir periode kedua kepresidenan. Pada umumnya pejabat di periode ini akan menurunkan tensinya agar smooth-landing untuk suksesi kekuasaan. Yang terjadi malah sebaliknya sehingga cukup mengagetkan masyarakat, ahli, dan peneliti, bahkan dunia.

Mundur tiba-tibanya ketua umum Partai Golkar tentu menjadi keterkejutan baru Indonesia. Apalagi ini, benarkah ada tokoh-tokoh tertentu yang memaksakan diri menjadi ketua umum karena motif kekuasaan? Berhenti menjabat kekuasaan adalah bencana, minimal menjadi ketua umum adalah sandaran pengaman. Jangan-jangan itu yang menjadi pertimbangannya.