Pemimpin Baru dan Tantangan Politik

MOCH. MUBAROK MUHARAM

PILPRES 2024 yang diperkirakan berlangsung dengan penuh keteduhan berubah arah dan menjadi penuh ketegangan. Kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto memicu kekecewaan sebagian pihak. Khususnya kelompok cendekia kampus. Sebab, kemunculan Gibran diyakini melanggar aturan dan memorak-porandakan konstitusi. Kekecewaan tersebut ditandai dengan pernyataan keprihatinan guru besar dan sivitas akademika dari banyak perguruan tinggi, unjuk rasa, serta yang paling akhir adalah munculnya video Dirty Vote.

Kemudian muncul berbagai narasi tentang politik dinasti, pelanggaran hukum (konstitusi), netralitas ASN/TNI/Polri, korupsi dari lingkaran kekuasaan, serta pilpres satu putaran. Munculnya gerakan dan narasi perlawanan terhadap penguasa (Presiden Jokowi) telah menjadikan Pilpres 2024 penuh ketegangan dan lebih dinamis. Kelompok yang mengusung narasi perubahan (pendukung Anies Bawesdan-Muhaimin Islandar) mempunyai kepentingan sama dengan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk melawan keinginan Prabowo-Gibran memenangi pilpres satu putaran.

Rekonsiliasi Ide

Kekecewaan dan ketegangan terhadap pilpres saat ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pasangan capres-cawapres terpilih. Pemimpin baru yang terpilih tidak boleh membiarkan kekecewaan tersebut berlanjut. Sebab, akibatnya bisa mengganggu stabilitas politik pada era pemerintahan setelah Jokowi. Untuk itu, harus ada beberapa langkah yang dilakukan pemimpin baru.

Pertama, pemimpin yang terpilih harus dapat berdamai dengan ide dan pemikiran dari pihak yang mengalami kekalahan dalam Pilpres 2024. Rekonsiliasi ide dengan menampung dan melaksanakan ide-ide terbaik yang dimunculkan pesaingnya menjadi prioritas utama (first priority). Chantal Mouffe dalam buku The Return of The Political (1993) menyatakan, tidak boleh terdapat perasaan malu untuk mengambil dan melaksanakan pemikiran yang terbaik dari lawan politik.

Rekonsiliasi ide tidak berarti harus disertai dengan keterlibatan pihak yang kalah menjadi bagian kekuasaan. Secara ideal, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, masih diperlukan oposisi yang berada di luar kekuasaan sebagai kekuatan penyeimbang (Lijphart, 1968).

Kedua, ketaatan terhadap konstitusi. Harus diakui, salah satu penyebab ketegangan dalam Pilpres 2024 adalah persepsi dan keyakinan dari berbagi pihak bahwa rezim saat ini melanggar konstitusi. Ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan warga negara yang belum berumur 40 tahun untuk menjadi capres/cawapres karena warga tersebut telah berpengalaman menjadi kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) atau dengan kata lain memberikan ”karpet merah” kepada Gibran untuk menjadi cawapres.

Keputusan itu telah membangunkan ”tidur panjang” kelompok kampus untuk mengkritisi dan protes terhadap penyimpangan kekuasaan. Karena itu, pemimpin baru hasil Pilpres 2024 harus memberikan kepastian bahwa tidak akan ada lagi pelanggaran konstitusi di masa depan.

Ketiga, pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh pemerintah di seluruh aspek kehidupan. Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak boleh lagi bersifat retoris, tetapi harus menjadi praktik nyata, dalam upaya membuat budaya ”bersih”, sebuah budaya baru yang berbeda dari sebelumnya.

Tiga tantangan di atas bukanlah hal utopis yang tidak bisa dijalankan. Tentu bila ada goodwill dari pemimpin. Bila semua itu diimplementasikan sungguh-sungguh, tidak hanya memberikan trust dan legitimasi terhadap pemimpin, tetapi juga akan menciptakan solidaritas sosial. (*)

*) MOCH. MUBAROK MUHARAM, Koordinator Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya