Persatuan Politik dan Prospek Kekuatan Oposisi

SETELAH berbagai lembaga survei kredibel merilis hasil hitung cepat yang memenangkannya dengan angka mutlak (56–60 persen), Prabowo Subianto pada 14 Februari malam menghelat pidato penting di Istora Senayan. Pernyataan itu penting bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan klaim dan deklarasi kemenangan. Tetapi, lebih dari itu, adalah momentum guna membaca arah dan pendekatan politik macam apa yang hendak diambil oleh calon pemenang pemilu itu.

Dalam pidatonya, Prabowo memberikan penekanan khusus pada rencananya untuk merangkul semua pihak dan bahwa kerasnya kompetisi pemilu tidak boleh menjadi penghalang bagi kebersatuan entitas politik. Prabowo berujar bahwa dirinya akan mengajak seluruh elemen, terkhusus pesaing-pesaing politiknya, untuk bergabung dalam membangun bangsa.

Terjemahan dari narasi penting ini dapat diperinci pada dua poin besar. Pertama, ajakan untuk ”bersatu” adalah sebuah upaya strategis berwujud koalisi besar dengan banyak partai yang dicontoh dari keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga stabilitas politik pemerintahannya lima tahun terakhir. Dan kedua, komitmen koalisi besar (grand coalition) ini berarti pula mengerdilkan kelompok oposisi, sebuah elemen yang juga terus melemah dan tak signifikan dalam mengimbangi jalannya pemerintahan sejak Pemilu 2019 usai.

Jalan Tengah?

Ide persatuan dan rekonsiliasi politik dalam perpolitikan nasional sama sekali bukan hal baru. Prabowo sendiri dalam banyak pidato politiknya jauh sebelum pemilu dihelat telah menjanjikan sebuah pemerintahan yang kuat, yang menyatukan bermacam kelompok politik dan partai.

Sekilas jargon persatuan politik ini tampak sebagai sebuah jalan tengah guna mengerem, lebih-lebih mencegah, risiko antagonisme sosial dan pembelahan politik yang mungkin muncul sebagai ekses pemilu. Dalam pengalaman di beberapa negara, gagasan persatuan politik juga ditempuh sebagai penjembatanan kepentingan-kepentingan besar (Selway dan Templeman 2012). Persatuan kelompok-kelompok politik adalah mantra yang manjur, terutama dalam negara yang punya kecenderungan konflik sosial amat tinggi. Oleh karena itu, sering kali kompromi dan koalisi politik dibangun dengan postur besar dan antarelemen dipersatukan dengan program-program pembangunan bersama yang dianggap mampu mempertemukan mereka di titik tengah kepentingan.

Tetapi, ada motif lain yang harus segera diwaspadai, terutama karena persatuan dan rekonsiliasi politik itu dapat demikian abstrak sekaligus manipulatif. Ia abstrak karena sebuah ”rekonsiliasi” tak dapat diukur dengan pasti dan terperinci, pada aspek sosial mana rekonsiliasi mesti dikerjakan dan menghasilkan perbaikan kualitas hidup masyarakat politik yang minim konflik. Yang lebih penting, rekonsiliasi politik juga manipulatif karena secara langsung ia dapat memindah fokus dari persatuan sosial masyarakat ke persatuan elite belaka.

Pada yang disebut terakhir inilah, kita tiba pada kemurungan prospek kekuatan oposisi ke depan. Para sarjana ilmu politik telah mencatat rentetan peristiwa penting dalam lima tahun terakhir dengan garis tebal bahwa periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ditandai oleh satu paradoks: stabilitas politik sekaligus mininya postur kekuatan oposisi. Kelompok kritis dalam rupa oposisi politik formal di parlemen hanya memiliki suara minoritas dibandingkan dengan koalisi partai pendukung pemerintah. Sementara itu, rumpun oposisi informal di tingkat intelektual dan akar rumput juga acap kali berada dalam kerentanan politik, represi, bahkan kriminalisasi.

Stabilitas politik memang banyak menolong dan memuluskan agenda-agenda besar pemerintahan. Proyek mercusuar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, melenggang karena kompaknya partai politik pendukung pemerintah di parlemen. Tetapi, kondisi tersebut juga menghasilkan keputusan politik IKN yang penuh celah, tak transparan, dan jauh dari kontrol yang partisipatif. Dengan sketsa semacam itu, hampir pasti kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan tren turun oposisi politik.

Pengecualian

Skenario persatuan dan rekonsiliasi politik dengan koalisi besar hanya akan berhasil dengan syarat jika pemerintahan Prabowo mampu meyakinkan kelompok yang kalah dalam pemilu untuk bergabung. Namun, jika tawaran-tawaran yang akan ditebar nanti tak mampu merayu partai-partai besar yang kalah dalam pemilu, sebutlah misalnya PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem, juga tak sanggup membujuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bandul politik akan berayun sebaliknya.

Kumpulan partai-partai itu, jika berkonsolidasi, akan menciptakan arus oposisi yang sangat kuat. Bukan saja karena faktor PDIP dengan trajektori oposisi yang terbukti piawai dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi juga karena mood politik basis pemilih telah cukup siap untuk memilih jalan berseberangan dengan Prabowo.

Figur oposisi yang kental melekat pada Anies Baswedan juga adalah modalitas yang menarik untuk dicermati: sampai seberapa jauh Anies mampu menjaga prospeknya sebagai simbol perubahan dan oposisi politik? Bagaimana dia akan merespons sekian tawaran dan ajakan dari pemerintahan terpilih untuk turut bergabung dalam kapal besar koalisi?

Dengan kata lain, kualitas oposisi ke depan tidak hanya ditentukan oleh persistensi partai untuk tetap terjaga sikapnya agar berdiri di luar pagar pemerintahan, tetapi juga lahirnya figur dan persona kuat sebagai simbol oposisi. Kendati sejauh ini Anies-lah yang memiliki reputasi oposisional, tak tertutup kemungkinan figur lain untuk juga bergabung ke dalam lingkaran elite kelompok oposisi.

Muslihat narasi persatuan telah melahirkan rezim yang kuat dan antikritik di banyak negara, juga Indonesia. Hanya dengan membangun oposisi yang sehat, kualitas kebijakan politik untuk negara ke depan dapat dijamin. (*)