Menakar Kohesivitas PPP

DINAMIKA politik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca pemberhentian Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum berlangsung cukup cepat. Semula Suharso dan para loyalisnya bersikukuh mempertahankan posisinya setelah mukernas 4 September lalu. Tetapi, Muhammad Mardiono yang diangkat sebagai Plt ketua umum PPP disetujui pemerintah melalui menteri hukum dan HAM.

Tentu saja, hal itu membuat kubu Suharso tidak bisa lagi banyak berkutik. Sebab, lawan sudah mendapatkan legitimasi terlebih dahulu. Namun, agaknya dia belum sepenuhnya menyerah. Setelah pintu Kemenkum HAM tertutup, Suharso yang juga menteri PPN/kepala Bappenas dikabarkan pergi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski berbalut alasan membicarakan masalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ternyata Suharso juga membahas pemberhentian dirinya.

Setelah itu ada perkembangan yang dinilai positif. Suharso dan Mardiono akhirnya bertemu empat mata awal pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, Suharso antara lain memberikan pesan agar Mardiono mampu memperjuangkan partai yang dibentuk pada 5 Januari 1973 itu agar dapat lolos ke parlemen di Pemilu 2024. Pada periode 2019–2024 ini PPP menempatkan 19 kader partainya di DPR RI.

Ada pertanyaan yang cukup menarik terkait fenomena pergantian ketua umum PPP di atas. Apakah pertemuan Suharso dan Mardiono dengan serta-merta dapat menepis adanya perpecahan internal di tubuh PPP sehingga partai tersebut tetap solid? Ataukah hal itu hanyalah bersifat sementara atau semu belaka di mana soliditas tersebut hanya terlihat di panggung depan?

Apa yang menimpa PPP agaknya cukup relevan jika dianalisis dengan teori pemikiran kelompok (groupthink) yang diintroduksi Irving Janis pada 1972 dalam karyanya, Victims of Groupthink. Teori ini biasa digunakan untuk menganalisis komunikasi kelompok atau organisasi dengan penekanan utamanya pada aspek kohesivitas.

Menurut teori groupthink, kohesivitas berkaitan dengan keinginan setiap anggota kelompok atau organisasi untuk berjalan bersama-sama dalam sebuah kesatuan sehingga memiliki rasa kebersamaan. Biasanya, dalam situasi ini, ada pemikiran yang dominan dari elite atau kelompok tertentu di mana semua anggota merasa harus mengikutinya.

Ketika kelompok atau organisasi menghadapi sebuah masalah, misalnya, para anggota lebih mendahulukan pemikiran dominan tersebut untuk menjaga kohesivitas. Pada saat yang sama, mereka mengabaikan kepentingan-kepentingan personal yang bisa jadi berbeda dengan pemikiran dominan tadi.

Agaknya, itulah yang terjadi pada PPP setelah Suharso diberhentikan dari posisi ketua umum dan posisinya digantikan Mardiono sebagai Plt. Ketika kemudian Mardiono diterima hampir semua pihak di internal partai, baik pada level pimpinan maupun anggota, seperti terlihat di mukernas Banten, dapat dikatakan ada kohesivitas yang cukup kuat di internal partai.

Dengan kata lain, langkah yang awalnya digagas tiga majelis di PPP, yakni majelis syariah, majelis kehormatan, dan majelis pertimbangan, tersebut dianggap sebagai pemikiran yang dominan di dalam partai yang sudah berkiprah sejak zaman Orde Baru itu. Dalam situasi seperti ini, sebagian besar pimpinan dan anggota partai ikut mendukung pemikiran dominan tersebut.

Dalam perspektif groupthink, para pimpinan dan anggota PPP tampaknya lebih mengedepankan kepentingan partai dengan menyetujui langkah di atas. Meski boleh jadi ada yang tidak menyetujuinya. Hal itu dilakukan tidak lain sebagai bentuk upaya menjaga kohesivitas internal partai, betapa pun bisa mengorbankan kepentingan personal atau kelompoknya.

Nyata atau Semu?

Dalam konteks ini, mungkin bisa diajukan pertanyaan tambahan. Apakah kalau begitu kohesivitas yang ditunjukkan PPP bersifat nyata ataukah sebenarnya hanyalah berlangsung semu belaka?

Kalau dilihat dari kecenderungan yang terjadi saat ini agaknya memang PPP bisa dikatakan tetap solid sehingga kohesivitasnya tetap terjaga. Suharso yang awalnya bersikukuh tetap mengaku sebagai ketua umum PPP akhirnya tunduk. Dan dia bersedia bertemu dengan Mardiono. Bahkan, digambarkan pertemuan keduanya berlangsung akrab dan hangat.

Namun, tidak tertutup kemungkinan juga, pertemuan dua tokoh yang diposisikan berseberangan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan secara utuh. Masih ada ganjalan-ganjalan yang kalau tidak dikelola dengan baik, di masa depan, berpotensi menimbulkan ledakan masalah internal.

Kasus seperti itu bukanlah hal yang baru dalam konteks kehidupan partai politik di Indonesia. Perpecahan internal partai yang bermula dari pemilihan pucuk pimpinannya kerap terjadi. Bahkan yang berujung pada pendirian partai baru. Padahal, di awal-awal seolah-olah tidak terjadi perpecahan yang sangat serius.

Kasus Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, mungkin bisa dijadikan pelajaran. Saat kongresnya yang terakhir, terjadi dinamika politik yang cukup panas terkait pemilihan ketua umum. Ada dua tokoh yang diposisikan berseberangan, yakni Zulkifli Hasan yang kembali mencalonkan sebagai ketua umum dan Amien Rais yang mendukung calon lain. Hasil akhir memperlihatkan bahwa kubu Zulkifli Hasan-lah yang memenangi kontestasi.

Amien yang memandang Zulkifli tidak layak lagi didukung karena lebih memilih membawa partai ke pihak pemerintah akhirnya keluar dari partai yang telah membesarkan namanya itu. Dia kemudian mendeklarasikan partai politik baru, yaitu Partai Ummat. Tidak dapat dimungkiri, itu merupakan bentuk kekecewaan atas kongres PAN.

Kasus PPP saat ini memang tidak sama persis dengan kasus PAN. Lebih-lebih dua pihak yang dianggap berseberangan, yakni Suharso dan Mardiono, bersedia melakukan pertemuan secara langsung. Namun, hal itu belumlah menjadi jaminan pasti. Bagaimanapun, Suharso sebenarnya tidak merasa bersalah apa-apa sampai harus diberhentikan. Para loyalisnya pun berpandangan sama.

Oleh karena itu, perlakuan pihak Mardiono terhadap Suharso dan para loyalisnya akan sangat menentukan. Kita patut menunggu episode berikutnya dari drama PPP ini. Kita akan melihat apakah kohesivitas yang ditunjukkannya benar-benar nyata ataukah semua belaka. (*)

---

*) IDING ROSYIDIN, Sekretaris umum Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (Apsipol), ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta