Perencanaan Kurang Matang Pemicu Kelangkaan Minyak Goreng

DI beberapa daerah, minyak goreng terpantau masih sulit didapatkan. Ketika pemerintah memutuskan untuk mengumumkan pengadaan minyak goreng murah atau minyak goreng Rp 14.000 per liter ke pasar, kelangkaan stok seharusnya tidak terjadi. Mekanisme distribusi, mekanisme subsidi ke produsen, dan sebagainya selayaknya sudah harus matang sebelum disosialisasikan kepada masyarakat.

Saat harga minyak goreng melambung, pemerintah berencana membuat operasi pasar dengan dua tahapan. Pertama di ritel modern, kemudian dilanjutkan di pasar tradisional. Seharusnya pemerintah sudah mem-breakdown alokasi produksi ke tiap-tiap produsen. Produsen A dapat jatah berapa, produsen B dapat jatah berapa, dan seterusnya.

Jika ini di-planning dengan baik, semestinya tidak ada alasan produksi kurang atau terhambat.

Mengenai distribusi, operasi pasar minyak goreng murah yang dimaksud tidak menggunakan jalur distribusi baru. Semua menggunakan jalur distribusi yang sudah ada. Misalnya, jaringan distribusi ritel modern itu memakai yang sudah eksisting. Dalam hal ini pemerintah juga seharusnya sudah klir mengenai mekanisme klaim subsidi oleh produsen, distributor, atau pihak lain yang terlibat.

Jika memang hal tersebut dikeluhkan belum klir oleh sejumlah produsen dan distributor, bisa jadi ini adalah penyebab pasokan tidak lancar. Sebab, idealnya hal seperti ini telah matang sebelum kebijakan berjalan.

Yang juga penting, di tahap-tahap awal ini, masyarakat masih euforia untuk berbelanja minyak goreng. Panic buying dan pembelian berlebih terjadi di mana-mana. Pertumbuhan permintaan melesat jauh di atas ekspektasi pemerintah dan produsen sehingga membuat pasokan seolah-olah langka. Padahal, dari sisi pasokan yang disampaikan Gapki dan pabrik minyak goreng, stok aman. Tidak ada kendala dari sisi bahan baku.

Saat ini pemerintah kabarnya akan menerapkan HET baru. Salah satunya, HET Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah. Berkaca dari pengalaman yang terjadi di lapangan selama satu bulan terakhir, seharusnya kali ini kita sudah bisa berekspektasi bahwa pemerintah lebih matang dalam perencanaannya. Sebab, panic buying dan fenomena pembelian berlebih masih akan berpotensi terulang.

Penting bagi pemerintah untuk mempersiapkan mekanisme yang baik. Penting bagi pemerintah untuk menyosialisasikan dan membuat masyarakat percaya bahwa stok ada dan aman. Mungkin di tahap awal pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk melebihkan 15–20 persen stok dari hitungan normal untuk mengantisipasi pembelian berlebih.

Sekali lagi, ditekankan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan segala mekanisme yang menyertai itu semua sudah harus klir ketika pemerintah mengumumkan ke publik. Taruhannya adalah kestabilan kondisi pasar. Kalau tidak berjalan dengan baik, justru akan memukul balik pemerintah dan itu yang terjadi sekarang.