Terbuai Survei

SALAH satu kegiatan yang semakin sering muncul menjelang hajatan akbar Pemilu Serentak 2024 adalah publikasi hasil survei politik. Kehadirannya muncul di tiap tahap pemilu. Mulai pra pemilihan dengan survei popularitas dan elektabilitas kandidat/parpol hingga pasca pemilihan dengan exit poll serta hitung cepat (quick count).

Pemberitaan hasil survei politik berselang-seling dengan adegan salam-salaman, peluk-pelukan, angkat tangan bersama, joging, senyum, dan sungkem para bakal calon. Ada sesekali pidato paparan ide dan program, tapi munculnya tidak lebih sering dari hujan di musim kemarau El Nino. Sebulan belum tentu ada.

Sebagai salah satu alat komunikasi politik, bagi objek yang disurvei (bakal calon, timses, dan bohir/penyokong dana), hasil survei harus dikelola sedemikian rupa agar mendapat manfaat kenaikan peluang menang sebanyak-banyaknya.

Sejak diterapkannya pemilu langsung, politisi dan partai politik Indonesia sadar betul jika kemenangan di parlemen maupun siapa yang menghuni Istana Presiden tidak lagi diandalkan dengan lobi dan negosiasi politik. Popularitas tokoh dan partai menentukan kemenangan pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Sistem pemilu langsung membuat partai politik makin menyadari perlunya membangun citra partai dan tokoh politik. Karena itu, dibutuhkan dukungan data untuk mengetahui popularitas mereka di mata masyarakat Indonesia. Hal ini membuat jumlah lembaga untuk mendongkrak citra partai terus bertambah.

Data KPU mencatat, sebanyak 18 lembaga survei terdaftar pada Pemilu 2009. Kemudian, angka melonjak sampai 56 lembaga yang terdaftar di KPU pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019 lalu terdapat 40 lembaga survei yang telah terdaftar.

Besarnya permintaan mendorong lahirnya lembaga-lembaga survei bekerja asal-asalan. Tak heran, naiknya publikasi hasil survei seiring sejalan dengan ungkapan-ungkapan yang meragukannya.

Semua lembaga survei pasti mengklaim telah bekerja sesuai kaidah ilmiah, memakai ilmu statistik, dan independen. Tapi, mengapa hasil survei berbeda-beda? Tanya seorang politikus yang partainya di urutan bawah.

Penulis dan budayawan pun tak kalah kecewa. Buat apa buang-buang waktu ngurusin hasil survei. Milih partai itu kayak milih taksi, para politikus juga pindah-pindah partai, suka-suka sendiri. Keluhnya.

Di YouTube beredar rekaman video akademisi Rocky Gerung mengkritik lembaga survei. Dia menganggap survei yang ada sekarang hanya upaya tipu-menipu. Saat jagonya kesalip, ketua umum parpol besar meminta semua kader tak percaya hasil survei. Namun, saat jagonya kembali unggul, dia klaim semua hasil kerja dia saja. Semua lapisan membenci sekaligus menarik keuntungan hasil survei.

Love and hate terhadap survei di Indonesia bukan cerita baru. Pada awal masa Orde Baru, survei sosial dilakukan PT Survei Business Research Indonesia (Suburi). Pada awal berdirinya 1967, Suburi menuai banyak pujian dan kebanjiran kontrak survei untuk berbagai proyek pemerintah seperti keluarga berencana, perbaikan kampung Jakarta, hingga program TVRI.

Masa bulan madu Suburi berakhir saat melakukan riset politik pada 1972 tentang persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Tengah, dan Timur.

Ada 53 pertanyaan yang diajukan, termasuk satu pertanyaan tentang ”orang yang terhormat sebagai berikut tentang sifat-sifatnya dalam menjalankan kepemimpinan mereka, dengan memberi skor 1 sampai 10”. Hasilnya, Presiden Soeharto berada di urutan ketiga setelah Sultan Hamengkubuwono IX dan Gubernur Jawa Barat Solihin G.P. Hasil ini membuat berang penguasa. Akhirnya, survei itu dihentikan dan dituding sebagai tindakan spionase, bahkan dianggap sebagai tindakan subversif. Suburi pun tamat karena izin usahanya dicabut.

Keributan yang dipicu survei juga terjadi pada 1987. Saat itu, majalah gaya hidup Matra melakukan survei yang menyimpulkan bahwa satu di antara tiga pria memiliki ”selingkuhan”. Survei ini bikin heboh. Khususnya kaum ibu-ibu. Survei Matra ditentang dan diragukan metodologinya. Kontrol terhadap survei sejak lama bukan hanya dari rezim yang berkuasa. Masyarakat sipil pun dapat bertindak terhadap hasil riset yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka.

Kontroversi soal survei terlalu menyederhanakan masalah jika ditimpakan hanya kepada lembaganya. Manajemen komunikasi pascarilis survei tak kalah bermasalah.