Imbas Pandemi, DPR: Pemerintah Tak Ingin Banyak Buruh Kena PHK

JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida ‎Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum provinsi 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya lewat surat edaran itu, pemerintah memilih untuk tidak menaikan upah minimum.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, memang saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di tanah air.

Sebab, menurut politikus PDIP itu, pemerintah juga mengimbau perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.‎

• Baca Juga: Tahun Depan Upah Minimum Tak Naik, Pemerintah Tetap Gelontor Bansos

"Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Namun dalam kondisi seperti ini prioritas utama adalah bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (28/10).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar jika masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun para perusahaan.‎

"Nah dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga sedang minus‎," katanya.

Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikan upah minimum 2021 ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Korona ini.‎

"Hal ini bisa kita anggap sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga sebaiknya menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkapnya.‎

Sehingga, kata Hendrawan, langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah jalan tengah yang menguntungkan antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya.

"Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win-win solution," pungkasnya.