Tentang Jatah Kursi Menteri PAN, Jubir Jokowi sebut Presiden Sibuk

JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) telah resmi masuk dalam gerbong partai koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Partai itu pun dikabarkan bakal mendapatkan jatah kursi menteri.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengaku saat ini pemerintah masih sibuk menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Arahan fokus pemerintah terhadap pandemi ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi.

Sehingga Fadjroel mengaku tidak ingin berspekulasi tentang agenda reshuffle kabinet pasca-bergabungnya partai yang dikomandoi oleh Zulkifli Hasan ini. "Apakah ini akan bermakna reshuffle? Saya hanya mengatakan Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa persoalan hari ini adalah menyelesaikan pandemi Covid-19. Jadi Presiden bersama seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk menyelesaikan pandemi Covid-19," ujar Fadjroel dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (28/8).

Aktivis 1998 itu menuturkan, reshuffle adalah hak prerogatif dari Jokowi selaku kepala negara. Sehingga dia hanya bisa menjelaskan ke publik mengenai reshuffle jika Jokowi sudah buka suara. "Saya hanya bisa bicara reshuffle setelah Presiden bicara. Jadi beliau bicara dulu baru saya bicara. Saya tidak melanggar SOP saya, yakni Presiden dulu bicara baru saya. Karena saya prajurit dan beliau adalah panglima tertinggi," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menuturkan sampai saat ini belum ada tawaran dari Presiden Jokowi mengenai jatah partai berlogo matahari ini untuk mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. "Belum, belum (ada tawaran, Red)," katanya.

Bahkan Yandri menuturkan, saat pertemuan dengan para ketua umum yang belum lama ini dilakukan, Presiden Jokowi tidak membahas masalah reshuffle kabinet. Hanya berbicara salah satunya tentangf penanganan pandemi Covid-19. "Setahu saya belum ada pembicaraan masalah koalisi atau berapa atau kapan reshuffle itu sama sekali tidak disinggung," imbuhnya.

Menurut Yandri, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi apakah nanti akan diberikan jabatan kursi di kabinet. PAN tidak ingin meminta-minta. "Ya kalau itu nanti ada di Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai yang punya hak prerogatif," ungkapnya. (*)