SBY Ngeluh Rumah Demiz Digeledah, Ini Jawaban Nyelekit Mendagri

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi tudingan Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggeledahan mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz). Ia menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat melapor ke Badan Pengawas Pemilu.

"Kalau itu tuduhan ya laporkan ke Bawaslu," kata Tjahjo usai menghadiri video conference dengan semua pemangku kepentingan dalam menghadapi Pilkada serentak di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6).

Namun demikian, Tjahjo menuturkan, Demiz sejatinya sudah mengundurkan diri sebagai Wagub Jabar sejak Februari lalu. Rumah dinas dan isinya yang bukan milik pribadi pun sudah diserahkan secara otomatis.

Karena itu, kemarin (24/6) Mochammad Iriawan (Iwan Bule) selaku penjabat Gubernur Jabar pengganti Ahmad Heriawan tengah meninjau aset-aset milik Pemerintah Daerah (Pemda). Termasuk rumah dinas wagub yang rencananya akan dibersihkan untuk persiapan wagub yang terpilih nanti. Karena itu, Tjahjo membantah adanya penggeledahan.

"Loh wong sudah diserahkan sama Pak Deddy, kok digeledah? Kalau geledah itu rumahnya (pribadi) Pak Deddy digeledah. Wong itu sudah diserahkan ke Pemda pada Februari yang lalu," sebut dia.

Lantas apakah dengan begitu tudingan SBY tidak berdasar? Tjahjo mengaku diringan enggan berspekulasi. "Tanya Pak SBY," pungkasnya. 

Sebelumnya, SBY mengatakan rumah dinas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar digeledah oleh Komjen M Irawan. Namun, SBY tak menyebut lebih rinci maksud dan waktu kegiatan penggeledahan tersebut. 

"Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur (Deddy Mizwar) harus digeledah, diperiksa pimpinan pejabat gubernur," kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

Kegiatan penggeledahan itu, kata SBY kini pun merembet ke rumah calon wakil gubernur yang pihaknya usung tersebut. 

"Kalau enggak salah sekarang merembet ke tempatnya calon wakil gubernur. Kenapa hanya pasangan ini, mengapa pasangan lain tak dilakukan?" ujarnya. 

Menurut SBY, kegiatan penggeledahan itu dapat dindikasikan sebagai bentuk ketidaknetralan pemerintah dalam gelaran Pilkada serentak 2018. Presiden ke-6 RI itu meminta pemerintah, BIN, Polri, dan TNI agar netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. 

"Terlalu banyak, ini sebagian kecil dari apa yang rakyat ketahui, yang pasangan calon lain ketahui. Oleh karena itu saudara-suadaraku, demi jujur dan adilnya Pilkada serentak, saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netra lah pemerintah, netralah BIN, Polri, dan TNI," kata dia.